Berita Nasional Terkini

Pengangkatan Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom Menuai Kritik Anggota DPR & Pengamat Kebijakan Publik

Pengangkatan Abdee Slank menjadi Komisaris Telkom, menuai kritik dari anggota DPR dan pengamat kebijakan publik

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews.com/Jeprima
Musisi Abdee Negara saat menghadiri acara konferensi pers Pesta Rakyat dan Konser Kemerdekaan di Laguna Resto, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2016). Pengangkatan Abdee Slank menjadi Komisaris Telkom, menuai kritik dari anggota DPR dan pengamat kebijakan publik 

TRIBUNKALTIM.CO - Pengangkatan Abdee Slank menjadi Komisaris Telkom, menuai kritik dari anggota DPR dan pengamat kebijakan publik

Keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir mengangkat musisi Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom menuai sejumlah kritikan, baik dari Anggota Komisi VI DPR RI maupun pengamat kebijakan publik.

Diketahui, Abdee Slank yang bernama lengkap Abdi Negara Nurdin diangkat menjadi Komisaris PT Telkom dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ), Jumat 28 Mei 2021 kemarin. 

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak mengkritik keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir soal pengangkatan Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom tersebut. 

Menurut Amin, keputusan tersebut hanya didasarkan pada kontribusi Abdee memenangkan Presiden Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden, bukan karena kompetensinya.

Baca juga: Jadi Komisaris Telkom, Ternyata Abdee Slank Juga Menjabat Sebagai Komisaris di 2 Perusahaan Lain

"Menurut saya pertimbangan yang digunakan oleh Menteri BUMN bukan kompetensi tapi kontribusi pada pemenangan saat Pilpres atau kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden Joko Widodo," kata Amin seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.com, Sabtu (29/5/2021).

Amin pun menyoroti banyaknya pendukung dan relawan Jokowi yang kini duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah tanpa memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan bisnis perusahaan.

Menurut Amin, hal itu tiak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

"Diingkarinya prinsip-prinsip GCG ini yang menjadikan banyak BUMN kita jalannya tertatih-tatih dan menderita rugi," kata dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tidak mempersoalkan sikap pemerintah yang membagi-bagikan jatah direksi atau komisaris BUMN kepada relawan atau pendukung selama memperhatikan prinsip profesionalisme.

"Dengan demikian keberadaan yang bersangkutan baik sebagai direksi atau komisaris benar-benar mendukung terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Bukan hanya menambah beban (pengeluaran) negara," ujar Amin.

Baca juga: Sophia Latjuba Gandeng Abdee Slank ke Pernikahan Mantan Suami Kedua, Pengganti Ariel NOAH?

Bagi-bagi kue

Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pengangkatan musisi Abdee "Slank" sebagai komisaris PT Telkom Indonesia merupakan bagian dari praktik bagi-bagi kue untuk pendukung Presiden Joko Widodo selama masa kampanye.

"Itu menurut saya tak lebih daripada bagi-bagi kue saja. Jadi memang itu kebijakan kontraproduktif menurut saya," kata Trubus seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.com, Sabtu (29/5/2021).

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved