Hari Lahir Pancasila

Esensi Pancasila, GMNI Samarinda Nilai tak Boleh Ada Ketimpangan dan Kerusakan Lingkungan

Hari kelahiran Pancasila seringkali dirayakan pada tanggal 1 Juni, tentu saja ini menjadi peringatan penting sejarah perjalanan bangsa

Penulis: Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo
HO/GMNI SAMARINDA
Aksi GMNI di depan Gedung DPRD Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO.SAMARINDA - Hari kelahiran Pancasila seringkali dirayakan pada tanggal 1 Juni, tentu saja ini menjadi peringatan penting sejarah perjalanan bangsa.

Bahwa Pancasila yang digunakan sebagai pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki cita-cita luhur yang kemudian digali oleh Bung Karno sebagai arah bangsa melalui Trisakti ajaran "founding father".

Demikian disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara dalam rilisnya yang dikirim ke Tribunkaltim.co pada Selasa (1/6/2021).

Dia mengatakan, momentum untuk merefleksikan sejauh mana negara mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, ialah menuju tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa adanya ketimpangan, kemiskinan, kebodohan, dan kerusakan lingkungan.

Baca Juga: Pesan Dandim 0907 Tarakan dalam Momen Hari Lahir Pancasila

"Sejatinya Pancasila adalah jalan pembebasan rakyat dari cengkraman sistem kekuasaan yang yang tamak,"tegasnya.

Menurut Richardo, di Kalimantan Timur sendiri pembangunan masih hancur. Masih adanya kemiskinan yang meningkat, kerusakan lingkungan juga tengah berlangsung yang sangat bertentangan dengan semangat butir-butir Pancasila salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020, sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen).

Pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 13,73 ribu orang yang secara persentase naik 0,54 persen.

Baca Juga: NEWS VIDEO Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila, Jokowi Kenakan Baju Adat Tanah Bumbu Kalsel

Sementara tingkat Garis Kemiskin pun naik menjadi 1,11 persen.

"Sementara banyak anggaran yang terbuang sia-sia karena pembangunan Kaltim masih miris,"ungkapnya.

Kemudian dia melanjutkan, berdasarkan data yang dia peroleh, besarnya anggaran Provinsi Kaltim mestinya dioptimalkan yang lebih maksimal, perlunya pengawasan oleh publik.

Karena APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun.

Pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27.

Sebab infrastruktur masih hancur terkhusus daerah-daerah pelosok.

"Jangan sampai ada anggaran, tapi tidak ada pembangunan infrastruktur, lalu dikemanakan anggaran tersebut diperuntukkan?,"pungkas Richardo.

Selanjutnya, Richardo mengatakan berulangkali adanya pembiaran masalah lingkungan. Dan dalam hal ini pemerintah tutup mata, acuh tak acuh melihat problematika hancur dan pencemaran lingkungan.

"Hancurnya lingkuan punya kaitan erat dengan industri, sebab Kaltim tengah berada dalam pusaran lingkar industrial ekstraktif. Baik pertambangan batubara maupun perkebunan sawit yang tidak mematuhi peraturan. Karena lemahnya pengawasan dari aparat penegakan hukum," ucapnya lagi.

Dia mengungkap ada sebanyak 1.735 lubang tambang di Kaltim yang dibiarkan diberbagai daerah. Belum lagi ada sebanyak 39 anak yang mati dilubang tambang.

"Tambah lagi Kriminalisasi bagi gerakan rakyat sebagai contoh kasus terakhir yang terjadi kriminalisasi masyarakat adat Dayak Long bentuq yang mempertahankan tanahnya dan Camat Tenggarong yang menjadi sasaran empuk kekerasan dan penganiayaan saat berhadapan dengan aktivitas pertambangan batubara ditempatnya," jelasnya.

Oleh sebab itu, Yohanes menilai banyak sekali persoalan yang perlu menjadi substansi penting agar Pancasila berjalan sesuai dengan koridornya.

Bahwasanya perjuangan untuk pembebasan umat manusia tidak akan mungkin tergapai jika masih adanya kemelaratan bagi rakyat.

Karena dalam Pancasila kita bisa menemukan kemuktian dan kemuliaan sumber arah bangsa yang adil makmur yang harus dibumikan.

"Nilai Pancasila harus kita bumikan. karena disitulah kita menemukan jati diri bangsa yang mengakomodir kekuatan rakyat," tuturnya.

Negara jangan kemudian menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan menindas yang dalam implementasinya ternyata bertolak belakang dengan substansi Pancasila.

"Apalagi hanya sekedar manipulasi rakyat dengan slogan-slogan pencitraan," tegas Richardo diakhir.

Pastikan Keamanan Warga

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda turut mengecam keras terkait kejadian bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar.

Mahasiswa tersebut mengatakan insiden tersebut cukup meresahkan bagi masyarakat.

Ketua Cabang GMNI Samarinda Yohanes Richardo Nanga Wara, Senin (29/3/2021) mengatakan, pihak kepolisian harus mengusut tuntas jaringan kelompok teroris dan membongkar motif di balik tindakan tersebut.

Bahkan ia meminta Polresta Samarinda untuk bergerak cepat mengamankan titik-titik vital yang ada di Kota Tepian.

Baca juga: Update Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar, Kondisi Sosok Pemberani yang Halangi Teroris Masuk

Baca juga: Ada Bom Bunuh Diri di Makassar, Polda Kaltim Siagakan Jajaran dan Tingkatkan Patroli

"Terkhusus Polresta Samarinda untuk bergerak cepat memastikan keamanan, kenyamanan bagi warga Kota Samarinda untuk tetap waspada agar tujuannya tidak mencampuradukkan dengan isu SARA yang berpotensi berbau provokasi antar umat dan golongan," kata Richardo Nanga Wara.

Richardo mengatakan, tentunya pihak kepolisian harus membongkar apa motif di balik tindakan tersebut, serta mengusut tuntas sampai ke akarnya.

"Tentu saja harus mengusut tuntas siapa dalang di balik peristiwa tersebut dan mengusut tuntas jaringan terorisme seperti keterangan di beberapa media pemberitaan yang beredar," tuturnya.

Dia menambahkan agar masyarakat tetap tenang dan saling menjaga perdamaian antar sesama.

"Kita harus tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasanya, tentu saja di sini tugas negara terkhusus pihak kepolisian untuk memberikan keamanan yang lebih ketat lagi terutama di tempat-tempat ibadah," ucapnya.

Berita tentang Samarinda

Penulis Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved