Ultimatum KSAD Andika Perkasa Larang Iuran di Lembaga Pendidikan TNI AD, Ini Resiko Sampai Kedapatan

TRIBUNKALTIM.CO - Ultimatum KSAD Jenderal Andika Perkasa dengan tegas melarang iuran di lembaga pendidikan TNI AD.

Ya, ultimatum itu disampaikan KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam rapat pimpinan ( Rapim) TNI AD 2021 yang berlangsung secara luring dan daring pada Sabtu (29/5/2021).

Hal itu terekam di video berdurasi 4 menit 14 detik yang viral di media sosial.

Dalam pidatonya Jenderal Andika Perkasa tampak tegas merespons adanya laporan mengenai iuran dalam penyelenggaraan pendidikan di TNI AD.

Ultimatum itu ditujukan kepada para pimpinan di jajaran TNI AD.

Baca juga: Siapa Amon Djobo? Tak Hanya Marahi Mensos Risma, Bupati Alor Ini Pernah Ancam Tembak Kolonel TNI

Dikutip Kompas.TV hadapan sejumlah Panglima Kodam, Andika menegaskan tak ingin lagi ada laporan mengenai penarikan iuran.

Jenderal Andika mengaku tak akan segan-segan bertindak tegas kepada para komandan TNI AD jika tetap melakukan penarikan iuran.

“Saya tidak ingin lagi ada iuran, apa pun alasannya. Kita dulu waktu pendidikan pertama, tidak ada iuran-iuran,” kata Andika dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (2/6/2021).

“Dinas, Aspers dalam hal ini, sudah merencanakan (penganggaran). Ada uang makan, ada uang saku, atau apa pun namanya sebelum dilantik sudah ada.”

Baca juga: UPDATE TERBARU Jadwal Pendaftaran CPNS 2021, Login sscn.bkn.go.id, Ini Formasi CPNS Sepi Peminat

Lebih lanjut, Andika mengatakan bahwa calon tentara pada zaman dulu tidak dimanjakan. Jika ada kekurangan logistik terhadap perorangan merupakan salah satu bentuk latihan.

Karena itu, menurutnya, tidak bisa hal itu dijadikan alasan bagi para oknum untuk meminta iuran kepada calon tentara.

"Itu semua sudah cukup, bahwasanya sepatunya kurang ya enggak apa-apa. Bisa kita dulu. Dan itu menjadi bagian dari cara kita berlatih. Kita nyuci malam-malam setelah kegiatan, jangan maunya cadangannya banyak," ucap Andika.

Lebih lanjut, Jenderal Andika juga menyinggung para panglima kodam yang hadir dan membawahi Rindam, komandan Kodiklat, gubernur Akmil, komandan Secapa, dan komandan Sesko baik secara luring maupun daring.

Mengingat jabatannya, menurut Andika, mereka harus bertanggung jawab jika masih ditemukan adanya iuran di berbagai tingkatan pendidikan ketentaraan.

“Jadi kalau masih ada iuran apa pun bentuknya di Rindam, saya akan anggap Danrindam tahu. Ada iuran di pusdik-pusdik, saya akan menganggap Danpusdik tahu. Di Secapa saya juga dapat laporan iuran, berarti Danmen (Komandan Resimen) tahu,” ucapnya.

Jenderal Andika pun berharap ke depan agar ada perbaikan dan kasus iuran itu bisa segera ditindaklanjuti. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi TNI AD.

“Kita harus perbaiki, enggak perlu dikoordinir (pakai iuran). Kalau mereka mau jajan, buka kantin, beli saja masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Jadwal MotoGP 2021: Tulang Lengan Marquez dalam Bahaya Terpaksa Terapi Antibiotik, Begini Kondisinya

Menurut Andika, kebijakan itu harus dilakukan untuk menutup ruang bagi “petualang-petualang” supaya tidak beraksi lagi.

Jenderal Andika kemudian mengingatkan kembali konsekuensinya.

“Kalau saya masih dengar, ada laporan, saya anggap komandannya tahu. Berarti akan ada konsekuensi,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, ultimatum yang sama disampaikan lagi oleh Jenderal Andika. Ia pun memberikan waktu selama dua minggu untuk memperbaikinya.

“Sampai saya terima laporan, awas! Saya kasih waktu dua minggu. Masing-masing komandan tadi beresin, telusuri ke bawah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Andika pun meminta bawahannya tidak perlu meragukan keseriusannya dalam mengambil kebijakan penghapusan iuran tersebut.

“Dua minggu dari sekarang masih ada laporan, ya sudah, siap-siap saja. Enggak usah ragu, saya buktikan,” kata Andika

Dia kemudian menegaskan kebijakan tersebut sekaligus sebagai usaha memperbaiki diri bagi TNI AD.

Pidato tersebut kemudian disambut tepuk tangan saat Jenderal Andika mengakhirinya.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani