Polemik Bupati Alor dan Mensos Risma, PDIP Tarik Dukungan Bupati Alor, Amon Djobo: Itu Sah-Sah Saja

TRIBUNKALTIM.CO - Dampak polemik Bupati Alor Amon Djobodengan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma berujung pada penarikan dukungan partai.

Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP memutuskan untuk menarik dukungannya terhadap Amon Djobo.

Diketahui, Amon Djobo saat di Pilkada lalu mendapat dukungan PDIP dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam keterangannya saat dikonfirmasi awak media, Amon Djobo mengaku belum tahu menahu soal penarikan dukungan.

Namun ia mengatakan hal tersebut merupakan keputusan partai.

Amon Djob pun mengungkapkan hal itu sah-sah saja.

Baca juga: Akhirnya Bupati Alor Amon Djobo Sebut Mensos Risma Tokoh Nasional dan Akui Kesalahan, Ini Alasannya

PDIP Tarik Dukungan

Terkait masalah ini, PDI Perjuangan menyatakan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai bupati Alor," kata politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (2/6/2021).

Pencabutan dukungan partai tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021.

Dokumen itu ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Alor 2018," ungkap DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 yang meliputi Flores, Lembata, dan Alor tersebut.

Selain mencabut dukungan, DPP menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Alor berkoordinasi dengan fraksi di DPRD.

Legislator PDI Perjuangan di Kabupaten Alor diminta mengambil sikap terhadap sikap Amon.

Partai berlambang banteng bermoncong putih itu menilai kritik Amon terhadap Mensos tak pantas. Hal itu dianggap sebagai bentuk caci maki.

"Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujar Andreas.

PDI Perjuangan tak ingin hal ini menjadi preseden bagi kepala daerah lainnya. Seharusnya, seorang kepala daerah menunjukkan sikap santun kepada masyarakat.

Dia pun mendesak agar hal ini ditindaklanjuti.

Bupati Amon dianggap perlu memperoleh sanksi hukum maupun politik.

"Agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Bupati Alor Alor, Aman Djobo, bukan kader PDI Perjuangan.

"Dia bukan anggota partai kami, tetapi karena perilakunya, kami akan cabut dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sekadar diketahui, dukungan kepada Bupati Amon Djobo, selain oleh PDIP, juga didukung oleh enam partai lainnya.

Keenam partai itu ialah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

Amon Djobo pun terpilih pada Pilkada 2018 lalu.

Baca juga: Siapa Amon Djobo? Tak Hanya Marahi Mensos Risma, Bupati Alor Ini Pernah Ancam Tembak Kolonel TNI

Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo mengaku tidak tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mencabut dukungan terhadapnya.

Meski demikian Amon Djobo menuturkan pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadapnya tidak akan mempengaruhi posisinya.

“Saya belum tahu, saya belum dapat pemberitahuan resmi tentang pencabutan surat dukungan kepada kami,” kata Amon Djobo dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Saat ini, kata Amon, dirinya masih memiliki dukungan 14 kursi DPRD yang berkoalisi dengannya. Sementara PDI Perjuangan hanya memiliki 4 kursi di DPRD Alor.

"Kalau itu sah-sah saja, kalau PDI-P mencabut dukungan," ujar Amon.

Sebelumnya, PDI Perjuangan melalui surat yang ditandatangani Hasto Kristiyanto mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Amon Djobo.

Baca juga: UPDATE Kode Redeem FF 3 Juni 2021, Cek Kode Redeem FF yang Belum Digunakan 2021 Hari Ini

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek.

“Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto. Surat itu ditujukan kepada kami,” kata Enny Anggrek yang merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor.

Dalam penjelasannya Enny membeberkan ada empat poin penting dalam surat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang diterimanya. Antara lain, PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dari dukungan kepada bupati dan wakil bupati Alor, pasangan Amon Djobo-Imran Duru.

Pencabutan dukungan dilakukan PDI Perjuangan dengan alasan Bupati Alor bukan kader PDI-P. selanjutnya, PDI Perjuangan mencabut surat DPP PDIP Nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, 30 November 2017.

Surat yang dicabut berisi perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

Amon Djobo sebelumnya menjadi sorotan viral lantaran video berisi dirinya yang sedang memarahi seorang petugas dari Kementerian Sosial. Petugas itu berada di alor untuk menyerahkan santunan kematian korban meninggal di daerah tersebut.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Terkait Viralnya Video Bupati Alor Marah ke Mensos Tri Rismaharini, PDIP Tarik Dukungan