DPUPR Kaltara Usulkan 400 Hektar Lahan untuk Pusat Pemerintahan Tana Tidung

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Kaltara akan mengajukan sekitar 400 hektar lahan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung atau KTT, Provinsi Kalimantan Utara.

Pengajuan ini dilakukan untuk mengalihkan penggunaan ruang, dari konsensi lahan dan hutan milik perusahaan, menjadi Areal Penggunaan Lain atau APL.

Nantinya proses peralihan menjadi APL akan diajukan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Tata Ruang DPUPR Kaltara, Panji Agung, Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Dishub Tana Tidung Membuka Lowongan Pekerjaan untuk Mengisi Tenaga Kontrak

"Kita akan rapat dengan tim terpadu dari Pusat, dalam waktu dekat, nanti di sana kita akan usulkan terkait peralihan lahan di KTT," ujar Kabid Tata Ruang DPUPR Kaltara, Panji Agung.

"Kalau di KTT, itu ada konsensi punya perusahaan, dan nanti kita komunikasikan dengan Kementerian Kehutanan," tambahnya.

Menurut Panji Agung, bila kawasan konsesi perusahaan bisa dialihkan menjadi APL, maka dapat dilakukan pembangunan pusat pemerintahan di KTT.

"Nanti kalau sudah APL sudah bisa didirikan pembangunan pusat pemerintahan," katanya.

Baca Juga: Bunda Paud Tana Tidung Vamelia Ibrahim, Programkan Satu Laptop, Satu Pendidikan Usia Dini

Dirinya berharap, rapat bersama tim terpadu oleh pemerintah pusat, dapat menghasilkan Surat Keputusan atau SK pada tahun ini.

"Tahun ini diusahakan sudah ada SK nya, sehingga bisa kita segerakan lakukan pembangunan pusat pemerintahan," katanya.

Ditanyakan mengenai lokasi pusat pemerintahan, dirinya mengungkapkan.

Areal pusat pemerintahan akan berada di sekitar kawasan Bundaran Haji Undunsyah atau Bundaran HU.

"Nanti di sekitar bundaran di sana, karena di sekitar itukan semuanya masih kawasan hutan," tuturnya.