Ketua DPRD Kukar Terima Pendemo dari Loa Tebu, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Sejumlah warga Loa Tebu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (7/6/2021) sekitar pukul 11.00 Wita.

Demonstrasi tersebut bertujuan untuk meminta pemerintah dan DPRD dapat memberikan perbaikan jalan di daerah Loa Tebu, tepatnya di kawasan jalan Poros Desa Batu Dinding, Jalan Poros Desa Bengkinang, dan Jalan Sultan Sulaiman.

Usai melakukan orasi di depan kantor DPRD Kukar, para massa aksi disambut langsung ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono dan mengajak para massa untuk membahas permasalahan tersebut di ruang Banmus DPRD Kukar.

Baca Juga: Anggota DPRD Kukar Ini Ingatkan Warga Jaga Anaknya yang Bermain di Sungai Saat Air Pasang

Baca Juga: Puncak Tumpukan Batu Bara Mengenai Badan Jembatan Ing Martadipura, DPRD Kukar Angkat Suara

“Kita ajak berdiskusi agar aspirasiny mereka bisa dipahami dan disikapi dengan baik, terntunya juga dengan suasana kekeluargaan,” ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan, para warga Loa Tebu tersebut berunjuk rasa guna mengaspirasikan terkait adanya perbaikan infrastruktur jalan di beberapa titik di Loa Tebu.

Bahkan, dirinya mengungkapkan, secara umum perbaikan jalan di sekitar kawasan Loa Tebu tengah diupayakan, seperti di Jalan Batu Dinding dan Bengkinang.

Baca Juga: Ketua DPRD Kukar Maknai Hari Lahir Pancasila Perlu Lewat Pendekatan Keagamaan dan Kebangsaan

Baca Juga: Anggota DPRD Kukar Apresiasi Langkah Sigap Petugas Tangani Sinyal SOS di Loa Janan

“Sudah masuk untuk perbaikan jalan disana, tapi kanjalannya panjang, jadi belum bisa ercover semuanya,” ungkapnya.

Rasid membeberkan, jalan di Batu Dinding dan Bengkinang saat ini baru mencapai 20 persen yang telah dilakukan semenisasi.

Diakuinya, sampai saat ini pun pihaknya di DPRD terus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mempertanyakan anggaran jalan tersebut.

“Kita juga masih koordinasi dengan OPD terkait untuk pertanyakan apakah perencanaannya sudah masuk atau belum di Bappeda untuk tahun 2022 nanti,” terangnya.

“Karena memang anggaran 2022 belum dibahas dengan OPD Terkait,” ucap Rasid.