Breaking News:

PLN UIW Kaltimra

Gunakan Energi Baru Terbarukan, PLN Kaltim Kaltara Siap Beralih ke PLTA

Kami sudah membuat skemanya, dalam jangka waktu lima tahun ke depan Kaltim masih akan didominasi oleh PLTU, sampai terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN).

Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Fransina Luhukay
PLN IUW KALTIMRA
PLTU di Sistem Kalimantan, interkoneksi Sistem Barito dan Sistem Mahakam. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kelistrikan di Indonesia mulai memasuki musim baru. Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ini merupakan upaya menuju zero emission. Khusus di Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, manajemen PLN bersiap untuk nantinya beralih ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

General Manager PT PLN (Persero) UIW Kaltimra, Saleh Siswanto mengakui, telah membuat skema rencana perubahan. Peralihan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan suplai listrik dari PLTA yang dibangun swasta. "Kami sudah membuat skemanya, dalam jangka waktu lima tahun ke depan Kaltim masih akan didominasi oleh PLTU, sampai terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN). Ini tergantung kesiapan suplai PLTA termasuk proses evakuasi daya. Setelah itu, barulah PLTU secara bertahap di-shutdown secara bertahap," ungkap Saleh Siswanto saat berbincang dengan Tribunkaltim.co di kantornya. Ia didampingi Senior Manajer Perencanaan PLN UIW Kaltimra M Uwaisulqarni, dan Manajer Komunikasi Zulkarnain.

General Manager PT PLN (Persero) UIW Kaltimra Saleh Siswanto saat berbincang dengan Tribunkaltim.co di kantornya. Ia didampingi Senior Manajer Perencanaan PLN UIW Kaltimra M Uwaisulqarni, dan Manajer Komunikasi Zulkarnain.
General Manager PT PLN (Persero) UIW Kaltimra Saleh Siswanto saat berbincang dengan Tribunkaltim.co di kantornya. Ia didampingi Senior Manajer Perencanaan PLN UIW Kaltimra M Uwaisulqarni, dan Manajer Komunikasi Zulkarnain. (HO)

PLTU secara bertahap akan digantikan dengan pembangkit listrik berbahan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebenarnya, tutur Saleh Siswanto, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030 yang disusun PLN dan disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), manajemen PLN telah membuat perencanaan penerapan EBT dan Energy Mix. "Energy mix artinya penerapan antara komposisi Pembangkit EBT dengan pembangkit berbahan bakar fosil seperti batubara, diesel dan gas," ujarnya.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, diakuinya, persentase Energy Mix memang masih rendah. Secara produksi energi, baru mencapai sekitar 11 persen. Karena di Kaltim dan Kaltara saat ini, pembangkit listriknya sekitar 68 persen didominasi oleh PLTU berbahan bakar batubara, kemudian 22 persen PLTU berbahan bakar gas dan sisanya adalah pembangkit diesel. Hingga tahun 2024 pihaknya sudah ditargetkan harus bisa mencapai 23-24 persen Energy Mix.

Berdasarkan data di PLN UIW Kaltimra, hingga 12 Juni 2021, tercatat PLTU di Sistem Kalimantan (Intekoneksi Sistem Barito dan Sistem Mahakam) terdapat 12 PLTU dengan total daya 1,541 MW.

Menurut Saleh Siswanto, saat ini EBT dari sisi daya masih sangat kecil karena hanya memanfaatkan biomas dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). "Ini menjadi tantangan bagi kami karena PLTU masih dominan. Sementara sudah ada kebijakan dari pemerintah, tahun 2060 harus zero emission. Tidak ada lagi pembangkit berbahan bakar fosil. Kami sangat sepakat dan antusias," tegasnya.

Menurutnya, saat ini ada beberapa PLTU yang baru beroperasi. Selain itu, adapula PLTU yang penyedianya IPP (Independent Power Producer) atau pihak swasta yang menjual listriknya ke PLN. Sekitar 54 persen dari IPP, sedangkan sisanya murni pembangkit dari PLN. Dari jumlah tersebut (54 persen), lebih 90 persen di antaranya merupakan PLTU berbahan bakar batubara dan sudah berkontrak jangka panjang dengan durasi 25 tahun. Diperkirakan tahun 2040 kontrak PLN dengan pihak swasta selesai.

Kebijakan rencana memensiunkan PLTU di Indonesia ini baru bergulir. Saleh Siswanto menyebut, secara intensif PLN UIW Kaltimra berkoordinasi dengan regulator atau pemerintah mengenai PLTU mana saja yang dimatikan. "Yang pasti akan dilakukan secara bertahap. Kami siap menjalankan. Sudah dicantumkan dalam RUPTL yang ada. Tidak ada kekhawatiran jika PLTU harus di-shutdown. Kami sangat mendukung. Tentu harus dibarengi dengan pembangkit penggantinya," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam rapat terbatas 11 Mei 2021 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang tidak dibuka lagi usulan pembangunan PLTU baru dalam RUPTL tahun 2021-2030. Sedangkan rencana pembangunan PLTU yang sudah terlanjur memasuki tahap kepastian pendanaan (financial closing) atau proses konstruksi masih tetap bisa dilanjutkan. Setelah itu, pembangunan pembangkit listrik akan difokuskan untuk EBT.

Kemudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, akhir Mei 2021, Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, siap untuk mengikuti arahan tersebut, maka di dalam RUPTL tahun 2021-2030, usulan pembangunan PLTU baru pun ditiadakan. Menurutnya, porsi pembangkit EBT pada RUPTL 2021-2030 juga akan meningkat dibandingkan dengan RUPTL 2019-2028. Di dalam RUPTL 2019-2028 yang saat ini berlaku, porsi pembangkit EBT sebesar 30% dan pembangkit fosil 70%. Porsi ini menurutnya akan diubah menjadi 48% pembangkit EBT dan 52% pembangkit fosil dalam RUPTL 2021-2030 yang tengah disusun.

Pada kesempatan RDP itu pula, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, rencana tersebut sudah masuk dalam timeline retirement PLTU batu bara menuju carbon neutral 2060. Adapun, total kapasitas PLTU yang akan pensiun mencapai 50,1 gigawatt (GW). Dengan adanya timeline itu, maka pembangunan PLTU batu bara sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian ESDM. "2025-2030 arahan Pak Dirjen (Ketenagalistrikan) itu sudah mengharamkan bahkan berpikir PLTU saja diharamkan, di 2025 ada rencana replacement PLTU dan PLTMG dengan EBT tapi itu baseload 1,1 GW," ujarnya.

Pada tahun 2030 akan dilaksanakan dihentikan operasional PLTU subcritical tahap pertama sekitar 1 GW. Selanjutnya retirement PLTU subcritical tahap kedua sekitar 9 GW di tahun 2035. Pada tahun 2040, retirement PLTU supercritical sekitar 10 GW. Sedangkan pada tahun 2045 dijadwalkan untuk retirement PLTU ultra supercritical sekitar 24 GW. Untuk PLTU ultra supercritical ini dilakukan bertahap hingga tahun 2055, yang mana pada tahun tersebut ada retirement PLTU ultra supercritical sekitar 5 GW. Dengan begitu, jika dijumlah secara keseluruhan PLTU yang akan dipensiunkan oleh PLN total kapasitasnya sekitar 50,1 GW. "Memang saat ini kalau kita ingin capai carbon neutral di 2060, makanya harus ada EBT, kalau PLTS menjadi baseload harus menggunakan baterai storage system," ungkapnya.(dha/siy/dtc)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved