Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Dewan Penasihat Golkar Pertanyakan Siapa yang Berikan Usulan PAW Ketua DPRD Kaltim ke DPP

Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim sisa jabatan 2019-2024, Makmur HAPK yang ditandai dengan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pus

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
DOK/TRIBUNKALTIM.CO
Syarifuddin Gairach, Anggota dewan penasihat partai Golkar Kaltim, menyatakan tidak mengetahui wacana PAW Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, melalui surat persetujuan DPP Partai Golkar yang beredar. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA– Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim sisa jabatan 2019-2024, Makmur HAPK yang ditandai dengan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, diakui tidak diketahui oleh anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Kaltim.

Syarifuddin Gairach, Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Provinsi Kaltim menjelaskan dirinya tak tahu menahu apa yang menjadi dasar diterbitkannya surat oleh DPP Partai Golkar yang berisi pernyataan persetujuan terhadap PAW Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Syarifuddin menuturkan bahwa seharusnya jika sesuai prosedur dan panduan organisasi, kebijakan strategis seperti PAW tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme dan dikonsultasikan kepada dewan penasihat, beserta elemen-elemen partai.

“Terkait alasan kenapa pak Makmur HAPK diganti, saya juga tidak mengerti, tidak ada wacana sebelumnya, dan dari pengurus DPD juga belum ada yang membahas hal tersebut kepada dewan penasihat, maka saya juga bertanya, siapa yang memberi usulan PAW itu,” ujar Syarifuddin kepada TribunKaltim.co pada Sabtu (19/6/2021).

Syarifuddin mengemukakan bahwa PAW biasanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran, tindak pidana atau sikap-sikap yang merugikan partai.

Baca juga: Jabatan Makmur HAPK Dicopot, Pengamat Unmul Sampaikan Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh

Namun, ia belum mendapatkan alasan yang jelas mengapa PAW tersebut bisa disetujui oleh DPP melalui surat yang langsung ditandatangi oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Jika pak Makmur HAPK itu melakukan pelanggaran, tersandung tindak pidana, atau hal-hal yang merugikan partai di tengah masa jabatannya di DPRD, maka memang harus diganti dengan PAW, tapi itu juga harus dibahas secara menyeluruh dengan elemen partai yang lain, dengan dewan penasihat sampai organisasi pendukung partai, kalau seperti ini curiganya ada sesuatu,” ucap Syarifuddin menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Kaltim belum menerima surat persetujuan dari DPP Partai Golkar, terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Gorkar Kaltim, M Husni Fahruddin atau akrab disapa Ayub kepada TribunKaltim.co,
"Yang pertama DPD Partai Golkar Kaltim belum menerima surat fisiknya maupun surat resmi soft digitalnya dari DPP Golkar," ucapnya, Sabtu (19/6/2021).
Lalu lanjut Ayub mengaku dirinya secara pribadi mengetahuinya adanya surat dari DPP Golkar tentang persetujuan tersebut, lantaran disampaikan oleh rekan pewarta.
Namun, pihaknya belum bisa menyikapi, menindaklanjuti, atau berkomentar terlalu jauh lantaran belum dipastikan kebenarannya.
Namun nanti kalau memang sudah ada, pihaknya akan menyampaikan kepada teman-teman media tentang mekanismenya.
"Baik dari aturan perundangan, peraturan pemerintah, tatib di DPRD Kaltim dan mekanisme di partai Golkar," imbuhnya.
Lantaran belum pasti kebenarannya, TribunKaltim.co menyinggung bagaimana langkah koordinasi dari DPD Golkar Kaltim dengan DPP Golkar.
Ayub mengatakan, nanti pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPP.
"Tapi hari ini kita belum berani dulu, sembari menunggu arahan yang jelas dari Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas'ud," tuturnya.
Untuk koordinasi di internal DPD Partai Golkar Kaltim, Ayub mengaku belum ada koordinasi hingga sekarang.
"Belum ada, kita menunggu kepastian dulu suratnya, baru kita adakan rapat," bebernya.
Akan tetapi, lanjutnya, adapun apa yang menjadi perintah dari pusat akan ditindaklanjuti karena itu merupakan sebuah produk hukum.
"Kalau itu benar, maka itu sebuah produk hukum yang harus ditindaklanjuti, tapi kita menunggu dulu kepastiannya," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar kabar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua Dewan Perwakipan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK.
Posisi Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim akan digantikan Hasanuddin Masud yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gorkal, dengan nomor : B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.
Yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, tertanggal 16 Juni 2021.
Adapun dasar isi surat tersebut, meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Kedua, Keputusan Rapimnas Partai Golkar Tahun 2013 Nomor: 02/RAPIMNAS-V/GOLKAR/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golongan Karya.
Ketiga, surat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang permohonan persetujuan PAW Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Sesuai titik dasar tersebut di atas, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui dan menetapkan pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 kepada saudara H Hasanuddin Masud, S.Hut., ME.
DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur agar segera menindaklanjuti proses pergantian antarwaktu Pimpinan DPRD Kalimantan TImur sisa masa jabatan 2019-2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim Rudy Masud, belum bisa dikonfirmasi terkait surat PAW Pimpinan DPRD Kaltim tersebut
Sementara itu Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, enggan berkomentar perihal PAW dirinya kepada awak media, lantaran itu sudah ada mekanismenya.
"Itu jangan tanyakan saya, kalau saya komentari takut salah, karena itu sudah ada mekanisme," ucapnya, Sabtu (19/6/2021).

Penulis: Hanivan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved