Breaking News:

Berita Kaltim Terkini

Jabatan Makmur HAPK Dicopot, Pengamat Unmul Sampaikan Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh

Beredar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Makmur HAPK sebagai Pimpinan DPRD Kaltim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Rahmad Taufiq
HO/TRIBUNKALTIM.CO
Herdiansyah Hamzah, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menanggapi soal surat terkait PAW Pimpinan DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Beredar adanya surat persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Makmur HAPK sebagai Pimpinan DPRD Kaltim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hingga kini Makmur HAPK belum memberikan komentarnya terkait adanya surat persetujuan yang beredar tersebut.

Tetapi apabila Makmur HAPK tidak terima atau keberatan apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukannya?

Merespons terkait upaya hukum tersebut, Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menuturkan, jika yang bersangkutan keberatan terhadap keputusan partai yang mengusulkan pemberhentiannya sebagai pimpinan DPRD, maka ini dikategorikan sebagai "perselisihan partai politik".

Pria yang akrab disapa Castro mengemukakan, berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 tentang Perubahan UU 2/2008 tentang Partai Politik, secara eksplisit menyebutkan bahwa cakupan perselisihan Partai Politik, meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau "keberatan terhadap keputusan Partai Politik".

Baca juga:  Beredar Surat PAW Ketua DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar, Makmur HAPK Pilih Tak Komentar

"Untuk itu, penyelesaian terhadap perselisihan ini harus dilakukan secara internal melalui (Mahkamah Partai Politik) dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 2/2011 tentang Partai Politik," ungkapnya saat dihubungi Sabtu (19/6/2021).

Maka apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai di internal, proses berikutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk paling lama 60 hari.

"Putusan PN merupakan putusan di tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi paling lama 30 hari (Lihat Pasal 33 UU 2/2011 tentang Partai Politik)," imbuhnya.

Dia menegaskan, itulah proses formil yang harus ditempuh sebelum pemberhentian pimpinan DPRD dilakukan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved