Rabu, 6 Mei 2026

Virus Corona

GAWAT! INILAH Daftar Daerah yang BOR Rumah Sakit 80-100 Persen, PERSI: Kewalahan Terima Pasien Covid

angka bed occupancy rate (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit keterisiannya lebih 80 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen

Tayang:
Editor: Doan Pardede
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ilustrasi pasien covid-19 di rumah sakit tengah ditangani tenaga medis. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkap hal mengejutkan, angka bed occupancy rate (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang keterisiannya lebih dari 80 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen 

"Jadi kalau kita masuk lagi ke dalam kota/kabupaten ternyata banyak juga yang sudah memasuki zona merah atau BOR-nya berkisar antara 80-100 persen. Kita lihat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua," kata Lia.

Lia mengatakan, secara umum kenaikan angka ketersedian BOR tersebut tinggi dan meningkat pelan-pelan.

Bahkan saat 13 Mei 2021 terdapat angka terendah dari kasus Covid-19, kata dia, namun saat ini angkanya kembali meningkat walaupun secara nasional belum memenuhi 81.174 bed yang disediakan pemerintah.

"Tetapi kapasitas ini terus terisi dan kami melihat di tiap provinsi datanya berbeda-beda. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya pasien itu selalu mendatangi rumah sakit besar. Sedangkan rumah sakit kecil ini memang BOR-nya masih rendah karena pasien menuju rumah sakit besar," ucap dia.

Baca juga: Sosok Bupati Banjarnegara yang Izinkan Warganya Gelar Hajatan di Tengan Lonjakan Covid-19

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Inisiator koalisi masyarakat sipil Lapor Covid-19, Ahmad Arif, mengatakan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang kian mengkhawatirkan salah satunya disebabkan inkonsistensi kebijakan pemerintah selama 15 bulan ini.

Menurut Arif, narasi kebijakan yang disampaikan satu kementerian dengan kementerian lainnya bisa berbeda-beda dan kerap bertolak belakang.

"Situasi ini adalah cermin dari inkonsitensi kebijakan pandemi yang dilakukan pemerintah. Misal, satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan, tapi kementerian lain mendorong mobilitas," kata Arif dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Selain itu, lanjut Arif, pemerintah gagal memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Masyarakat yang tidak punya pilihan untuk bekerja dari rumah, mau tidak mau tetap bekerja di luar rumah dengan segala risiko.

Belum lagi, kata dia, sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, ini juga disebabkan kegagalan pemerintah dalam menyampaikan narasi terkait pandemi Covid-19.

Baca juga: INILAH Daftar Provinsi yang Sudah Terdeteksi Kasus Covid-19 Varian Delta, Salah Satunya Kaltim

"Kegagalan bangsa dalam memberikan jaring pengaman sosial membuat sebagian orang tetap bekerja di luar dengan penuh risiko. Faktor lain tentu ada, misal banyak yang tidak percaya Covid-19 dan tidak patuh prokes, tapi ini juga terkait dengan kegagalan komunikasi risiko kita," ujarnya.

Arief berpendapat, saat ini masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tanpa arah yang jelas.

Menurut Arief, tidak ada transparansi data serta informasi dan edukasi yang memadai soal pandemi Covid-19 itu sendiri.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved