GAWAT! INILAH Daftar Daerah yang BOR Rumah Sakit 80-100 Persen, PERSI: Kewalahan Terima Pasien Covid

TRIBUNKALTIM.CO - Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkap hal mengejutkan. 

Persi mengungkapkan, saat ini rumah sakit-rumah sakit (RS) di Indonesia kewalahan menerima pasien Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persi Lia G Partakusuma di acara Kesiapan RS pada Lonjakan Covid-19 Gelombang Kedua di Indonesia secara daring, Minggu (20/6/2021).

Bahkan, angka bed occupancy rate (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang keterisiannya lebih dari 80 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen. 

Baca juga: TERKUAK GANASNYA Covid-19 Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak, Sudah Masuk di 6 Provinsi

"Sebetulnya rumah sakit itu menyediakan kapasitas untuk yang terpapar Covid-19, tapi ada keterbatasan kami yaitu ada daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya sedikit dan kasusnya banyak sehingga kami mulai kewalahan menerima pasien-pasien kasus Covid-19," kata Lia.

Lia mengatakan, jumlah RS di Tanah Air pada April 2021 ada sebanyak 3.039 dan yang terdaftar anggota Persi ada sebanyak 1.976 RS.

Dari jumlah tersebut, kata dia, terdapat 904 RS yang mendapat SK dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah provinsi setempat yang menjadi RS rujukan Covid-19.

Meskipun demikian, saat ini terdapat lebih dari 2.000 RS yang mengirimkan klaim Covid-19. 

Dari tren harian data rumah sakit dari Kemenkes, kata dia, terlihat ada angka kenaikan yang signifikan dari 15-19 Juni 2021.

Walaupun tampak sedikit, kata dia, tetapi kenaikan 8.000 hingga 12.000 kasus per hari harus dicermati.

"Kami menganggap ini sebagai lonjakan kedua dari masa saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19," kata dia.

"Banyak informasi di masyarakat yang menyatakan rumah sakit sudah penuh seperti di Surabaya, Bandung, atau daerah lainnya melaporkan kepada kami sebetulnya sama, kapasitas rumah sakit sekarang ini makin menipis," lanjut Lia.

Baca juga: Indonesia Dapat 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Lagi, Berkat Upaya Eksplorasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan data Kemenkes per 19 Juni, kata dia, ada beberapa provinsi yang sudah jelas menunjukan angka bed occupancy rate (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang keterisiannya lebih dari 80 persen.

Antara lain di daerah zona merah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kemudian Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta menunjukan tingkat ketersediaan BOR-nya 60-80 persen.

"Jadi kalau kita masuk lagi ke dalam kota/kabupaten ternyata banyak juga yang sudah memasuki zona merah atau BOR-nya berkisar antara 80-100 persen. Kita lihat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua," kata Lia.

Lia mengatakan, secara umum kenaikan angka ketersedian BOR tersebut tinggi dan meningkat pelan-pelan.

Bahkan saat 13 Mei 2021 terdapat angka terendah dari kasus Covid-19, kata dia, namun saat ini angkanya kembali meningkat walaupun secara nasional belum memenuhi 81.174 bed yang disediakan pemerintah.

"Tetapi kapasitas ini terus terisi dan kami melihat di tiap provinsi datanya berbeda-beda. Bahkan di Jakarta dan sekitarnya pasien itu selalu mendatangi rumah sakit besar. Sedangkan rumah sakit kecil ini memang BOR-nya masih rendah karena pasien menuju rumah sakit besar," ucap dia.

Baca juga: Sosok Bupati Banjarnegara yang Izinkan Warganya Gelar Hajatan di Tengan Lonjakan Covid-19

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Inisiator koalisi masyarakat sipil Lapor Covid-19, Ahmad Arif, mengatakan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang kian mengkhawatirkan salah satunya disebabkan inkonsistensi kebijakan pemerintah selama 15 bulan ini.

Menurut Arif, narasi kebijakan yang disampaikan satu kementerian dengan kementerian lainnya bisa berbeda-beda dan kerap bertolak belakang.

"Situasi ini adalah cermin dari inkonsitensi kebijakan pandemi yang dilakukan pemerintah. Misal, satu kementerian mempromosikan pembatasan dan protokol kesehatan, tapi kementerian lain mendorong mobilitas," kata Arif dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Selain itu, lanjut Arif, pemerintah gagal memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

Masyarakat yang tidak punya pilihan untuk bekerja dari rumah, mau tidak mau tetap bekerja di luar rumah dengan segala risiko.

Belum lagi, kata dia, sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, ini juga disebabkan kegagalan pemerintah dalam menyampaikan narasi terkait pandemi Covid-19.

Baca juga: INILAH Daftar Provinsi yang Sudah Terdeteksi Kasus Covid-19 Varian Delta, Salah Satunya Kaltim

"Kegagalan bangsa dalam memberikan jaring pengaman sosial membuat sebagian orang tetap bekerja di luar dengan penuh risiko. Faktor lain tentu ada, misal banyak yang tidak percaya Covid-19 dan tidak patuh prokes, tapi ini juga terkait dengan kegagalan komunikasi risiko kita," ujarnya.

Arief berpendapat, saat ini masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tanpa arah yang jelas.

Menurut Arief, tidak ada transparansi data serta informasi dan edukasi yang memadai soal pandemi Covid-19 itu sendiri.

Selain itu, ia berpandangan tidak ada kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi krisis multidisiplin ini.

"Transparansi data dan informasi mestinya jadi kunci penting bagi pemahaman dan respons warga dalam memahami wabah. Kami melihat tidak adanya kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multidisiplin ini," tutur Arief.

"Bahkan ketika rumah sakit sudah nyaris kolaps seperti sekarang ini, kita tidak melihat adanya sense of crisis yang ditunjukkan pemimpin kita. Kita seperti perang tanpa panglima," tambahnya.

(*)

Berita tentang Virus Corona

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19" dan "Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah"