Solidaritas Rakyat Kaltim Bersatu, Beri Dukungan Moral terhadap Ketua DPRD Makmur HAPK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Adanya layangan surat persetujuan dari DPP Partai Golkar terhadap Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan, salah satunya dari gabungan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kalimantan Timur, yang menyebutkan dirinya Solidaritas Rakyat Kaltim Bersatu.

Rudianto Solistyo, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kota Samarinda, menyampaikan bahwa gerakan mereka merupakan gerakan moral, terhadap Ketua DPRD Kaltim.

"Kami dari beberapa Ormas malam ini besepakat membuat gerakan moral. Ini murni dari hati nurani kami sendiri untuk menjaga Kaltim ini," ucapnya saat koferensi pers di Angkringan Sutomo, Senin (21/6/2021) malam.

Baca juga: Daftar Nama-nama Anggota Partai Golkar yang Berpotensi jadi Calon Ketua DPRD Kaltim

Lanjutnya Rudianto Solistyo bahwa Makmur HAPK merupakan salah satu putera daerah yang ada di Kalimantan Timur.

Dan dikenal sebagai orang yang baik dengan masyarakat.

"Beliau orang baik, dan putera daerah, beliau tidak hanya milik Berau saja tetapi milik Kaltim, beliau sekarang mau di zalimi makanya kami dari teman Ormas beri sepakat dukungan Moral," tegasnya.

Kaltim Harus Tetap Kondusif

Disambung oleh Helmi Djamani, Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kaltim, menyebutkan bahwa Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai IKN harus tetap kondusif.

Sambungnya, jangan sampai kondusifitas tersebut terganggu oleh segelintir orang yang mempunyai hasrat dan nafsu kekuasaan.

Menurutnya, Helmi Djamani apa pun itu alasannya itu sudah tidak elok.

"Yang mau disingkirkan ini adalah asli orang Kalimantan, seorang tokoh senior juga di partai, maka ini gerakan moral mendukung penuh Pak Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim," tegasnya.

Baca juga: Ramai Beredar Surat PAW Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Telepon Andi Harun Minta Ketemu

Saat disinggung langkah selanjutnya, ia menegaskan akan melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kaltim, dalam rangka mempertanyakan kebenaran hal tersebut.

Karena mengacu kepada Undang-undang, bahwasanya pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pimpinan DPRD Provinsi/Kota/RI adalah kolektif kolegial.

"Kami akan audiensi dengan unsur pimpinan dewan, apapun nantinya di sana saya berharap itu terbuka," katanya.