Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Audiensi BPJamsostek dan Kemenhub, Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Siap Implementasikan ke Daerah

Giliran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama  BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewas dan Direksi.

Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Adhinata Kusuma
HO BP Jamsostek
Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewas dan Direksi saat melakukan audiensi virtual bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. 

TRIBUNKALTIM.CO - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus aktif menjalin koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021.

Kali ini giliran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama  BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo didampingi jajaran Dewas dan Direksi.

Audiensi virtual ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam audiensi tersebut hadir pula secara virtual Pps Deputi Direktur Wilayah Kalimantan, Muhammad Ramdhoni.

Usai mengikuti paparan bersama Kemenhub, Muhammad Ramdhoni memastikan siap ikut mendorong Inpres Nomor 02/2021, dengan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Di wilayah Kalimantan sendiri kami mengimplementasikan Inpres 02/2021 kepada daerah-daerah," kata Muhammad Ramdhoni.

Baca juga: Muhammad Ramdhoni Sebut Pekerja Migran Indonesa di Kalimantan Terdaftar di 2 Cabang BPJamsostek

Sementara itu,  Anggoro juga mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi.

Anggoro juga mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran Kemenhub.

Audiensi kali ini juga sekaligus mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi data.

Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved