Ketua DPRD Makmur HAPK Akan Diganti, Golkar Kaltim Nilai Kurang Aktif Sebagai Pengurus

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Polemik pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masih berlangsung.

Saat ini Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar.

Meskipun begitu DPD Golkar Kaltim punya alasan tersendiri pergantian tersebut dilakukan.

Bahkan pengurus partai membantah adanya dinasti politik yang dilakukan Rudy Mas'ud dalam pergantian Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin ketika dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Minggu (11/7/2021) mengatakan,  ada beberapa faktor alasan yang membuat pengurus melakukan pergantian antar waktu (PAW).

Baca juga: DPD Partai Golkar Kaltim Sampaikan Surat Keberatan ke Polisi Atas Aksi Demonstrasi APAMB

Alasan pertama adalah keaktifan Makmur HAPK dalam kegiatan partai.

Menurutnya Makmur HAPK sangat jarang menghadiri kegiatan internal partai.

Bahkan dari puluhan kegiatan, hanya bisa dihitung jari Makmur HAPK menghadiri kegiatan internal partai.

"Dari 100 persen rapat, mungkin sekitar 5 persen saja beliau itu hadir. Bukti-bukti absebsinya kami ada semua," ujar Husni Fahruddin.

Selain kegiatan internal, kegiatan Musda atau muswil Golkar pun jarang dihadiri.

Dari 10 Musda Kabupaten/Kota saja Makmur hanya mendatangi satu kegiatan saja yaitu Musda di Kukar beberapa waktu silam.

Selain faktor kegiatan internal, ada beberapa faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam kegiatan di DPRD Kaltim.

Makmur HAPK dinilai kurang berkomunikasi dengan Fraksi dan pimpinan dinilai kurang.

"Misalnya dari arahan DPD untuk dijalankan fraksi, dijalankan ketua komisi, dan Ketua DPRD itu tidak berjalan dengan baik," kata pria disapa Ayub ini.

Baca juga: DPD Partai Golkar Kaltim Sampaikan Surat Keberatan ke Polisi Atas Aksi Demonstrasi APAMB

Apalagi dengan persiapan pemilu 2024 ini seluruh kader harus bergerak, agar menjaga suara maupun kursi di masing-masing legislatif daerah ataupun pusat tetap berjalan maksimal.

"Sudah ada undangan rapat pleno antar pengurus harian terbatas, ada rapat-rapat pengurus harian DPD dan fraksi, beliau tidak menghadiri. Ini masalah keaktifan," pungkasnya. (*)