Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Berada Dalam Zona Merah, Gubernur Keluarkan Ingub PPKM Darurat

Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kaltim menyebabkan provinsi ini berada dalam zona merah beberapa hari terakhir.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin. Meningkatnya kasus positif Covid-19 menyebabkan Provinsi Kaltim berada dalam zona merah beberapa hari terakhir. Gubernur Kaltim Isran Noor pun kembali menerbitkan Instruksi Gubernur tentang PPKM Darurat. 

TRIBUNKALTIM.CO - Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kaltim menyebabkan provinsi ini berada dalam zona merah beberapa hari terakhir.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 20 Tahun 2021, Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

Baca juga: Kasus Penularan Covid-19 Meningkat, PPKM Darurat Diterapkan di Balikpapan, Bontang dan Berau

Ingub Nomor 15 Tahun 2021, dijelaskan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin, ditujukan kepada semua bupati dan wali kota termasuk camat, lurah dan kades terlebih bagi Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Bontang.

"Pada Ingub tanggal 9 Juli 2021 yang mulai diberlakukan tanggal 12 Juli 2021 ini, ditegaskan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan daring. Sedangkan kegiatan non esensial diberlakukan WFH total sementara yang ensensial diizinkan WFH dari 10 persen hingga 50 persen," jelasnya.

Bersama Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak, disebutkan pada kelompok kritikal seperti sektor kesehatan dan kamtibmas diberikan rekomendasi tetap beroperasi 100 persen.

Sedangkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong serta pasar swalayan diizinkan buka hingga pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada.

"Tempat makan dan minum apakah warung makan, kafe, PKL atau lapak jajan baik yang berada di lokasi tersendiri maupun berada dalam satu pusat pemberlanjaan hanya boleh menerima delivery, tidak boleh makan atau minum di tempat," jelasnya.

Baca juga: Ikuti Talk Show Kesiapan Kaltim Menyongsong Pemindahan IKN, Isran: IKN Lambang dan Kebanggaan Bangsa

Terkait dengan kegiatan resepsi pernikahan dan sejenisnya, ditegaskan, tidak diizinkan untuk sementara waktu termasuk kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumuman.

"Jika ada yang membandel, akan dikenakan sanksi mulai administratif hingga penutupan usaha. Selain itu dianggap melanggar UU tentang wabah penyakit menular, UU Kekarantinaan Kesehatan, serta perda atau pergub terkait," beber Ivan.

Jubir Pemprov Kaltim ini menambahkan, gubernur menginstruksikan bupati dan wali kota segera menetapkan dan mengatur PPKM Mikro hingga tingkat RT.

"Kondisi Kaltim saat ini mengkhawatirkan, korban Covid-19 terus bertambah. Karenanya mari kita saling bahu-membahu untuk segera membebaskan Kaltim dari ancaman Covid-19," sebut Ivan. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved