Breaking News:

Airlangga Meminta Masyarakat Tidak Khawatir, Pemerintah Jaga Laju Ekonomi selama PPKM Darurat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan munculnya potensi perlambatan ekonomi saat

Editor: Diah Anggraeni
ekon.go.id
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. Dirinya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat. 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat.

Airlangga menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons risiko perlambatan ekonomi ini.

Baca juga: Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto: PPKM Darurat Luar Jawa-Bali Terus Dimonitor

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi (PEN).

"Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi," tutur Airlangga dalam keterangan virtual di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM.

Anggaran sebesar itu untuk mendorong berbagai program prioritas.

"APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat," tegas Airlangga.

Ia menegaskan bahwa beberapa stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai.

Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan.

Baca juga: Terkait Kebijakan PPKM Darurat, Menko Airlangga: Sektor Esensial Beroperasi Mencegah Gelombang PHK

Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar Rp 28,31 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan.

Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan kepala desa atau tim relawan desa dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos.

Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut mengungkapkan, kartu sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu.

Kartu Prakerja ada penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta penerima, selanjutnya insentif usaha sekitar Rp 50,84 triliun.

"Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar 51,27 triliun," tutup Airlangga. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved