Berita Kaltara Terkini
Raperda RPJMD 2021-2026, DPRD Kaltara Ingatkan Aspirasi Warga soal Transportasi dan Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara menerima nota Raperda.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara atau DPRD Kaltara menerima nota Raperda.
Itu terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2021-2026.
Menurut Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah, Raperda RPJMD nantinya akan menyelaraskan antara program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tahun 2024.
Termasuk dengan masukan dari DPRD Kaltara, dan nantinya program dari Pemerintah Pusat di Kalimantan Utara.
Baca juga: DPRD Kaltara Minta DPUPR Perkim Tingkatkan Infrastruktur di Perbatasan
Hal ini ia ungkapkan saat ditemui TribunKaltim.co di Gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu (14/7/2021).
"Gubernur kita ini periode 2021-2024 dan RPJMD kita ini untuk 2021-2026 jadi ini perlu disinkronkan, termasuk dengan dewan," kata Sekprov Kaltara Suriansyah.
Dan nanti dengan kementerian, terkait rencana pusat di daerah.
Dari pusat itu ada program proyek strategis nasional atau program-program kementerian.
Baca juga: Pembahasan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Molor, Bapemperda DPRD Kaltara akan Evaluasi Pansus
"Jadi RPJMD ini juga nanti disinkronkan termasuk pembangunan jalan di perbatasan dan pedalaman," tambahnya.
DPRD Setuju Nota Pengantar
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, pihaknya secara umum menyetujui nota pengantar Raperda RPJMD.
Termasuk usulan terkait pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut.
Maka membuka kesempatan bagi setiap masyarakat Kaltara untuk merasakan buah pembangunan.
Baca juga: Jufri Anggota DPRD Kaltara Ikut Vaksinasi Massal di Tarakan, Sebelumnya Terpapar Covid-19
"Program-program Pak Gubernur dan Wagub ini kita sesuaikan," tegasnya.
Juga buah pikiran yang ada dari DRPD Kaltara, seperti pembangunan di daerah perbatasan perlu serius ditangani, diwujudkan agar bisa memunculkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Utara.
Seperti transportasi dan kesehatan agar di RPJMD ini juga bisa masuk prioritas.
"Agar masyarakat kita di perbatasan dapat menikmati pemerataan pembangunan," tuturnya. (*)
