Inilah Sindiran Telak WHO ke Indonesia, Akhirnya Jokowi Batalkan Program Vaksin Covid-19 Berbayar

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya."

"Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Jokowi juga mengimbau kementerian dan lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Pramono memperkirakan setiap kementerian lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tandasnya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Bupati Paser Fahmi Fadli Imbau Warga Ikuti Vaksinasi dan Jalankan Hidup Sehat

Sindiran Telak WHO

Sebelumnya, rencana vaksinasi berbayar mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization).

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat.

Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.

Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19

"Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses."

"Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.