Selama PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan Sebut Bansos Digelontorkan Rp 39 Triliun untuk Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.

Angkanya mencapai Rp 39,19 triliun untuk beberapa program bantuan sosial (bansos).

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 39,19 triliun.

Baca juga: Pemerintah Minta Maaf Penanganan Pandemi Covid-19 Belum Optimal, Luhut Sampaikan Penekanan Presiden

Gelontorkan dana itu digunakan untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak.

Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021), seperti dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Luhut Sebut Ada Bansos Tambahan Rp 39 Triliun Untuk Masyarakat, Berikut Rinciannya.

"Bantuan itu meliputi pertama pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako," kata Luhut.

Lalu, Luhut menambahkan, ada tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan daerah, tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai Rp 10 triliun, serta subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan hingga Desember 2021.

"Selanjutnya perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama 6 bulan," jelas Luhut.

Selain itu, Luhut juga memastikan adanya penambahan untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 33,21 triliun.

Baca juga: Covid-19 Varian Delta Sulit Dikendalikan, Susi Pudjiastuti Sindir Luhut: Katanya Kemaren Terkendali

Anggaran itu, meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan dan pembelian oksigen.

Serta, pembagian dua juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan.

"Dan ini akan kita lakukan secara masif," jelasnya.

Luhut Pandjaitan Minta Maaf ke Seluruh Rakyat

Permintaan maaf disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan meminta maaf terkait dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah saat ini.

Luhut Pandjaitan menyebut PPKM Darurat yang  diterapkan saat ini dianggap belum optimal.

Sehingga masih perku kerja keras lagi agar kasus Virus Corona bisa turun.  

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini belum optimal," kata Luhut, Sabtu (17/7/2021), sebagaimana dilansir Tribunnews dalam artikel berjudul Penanganan Pandemi Belum Optimal, Pemerintah Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia

Hal itu dia katakan dalam konferensi pers daring bersama sejumlah menteri dan wakil menteri.

Baca juga: Serangan Covid-19 Gelombang Ketiga, 3.000 Orang di Balikpapan Jalani Isolasi Mandiri

Luhut berjanji akan terus bekerja keras bersama para menteri lainnya untuk memastikan penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan dan juga bantuan sosial bisa tersalurkan.

Luhut juga meminta agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan selama periode PPKM Darurat.

"Serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini," katanya.

Ke depan, Luhut memastikan akan meningkatkan target vaksinasi untuk bulan Agustus, yang mana target terkini yakni 1 juta vaksinasi.

"Akan kita targetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan berbagai program bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang berhak, dan ini adalah prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.

Muhadjir Sebut Indonesia Berada dalam Situasi Darurat Militer untuk Menangani Pandemi Covid 19

Pemerintah dikabarkan akan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sedianya kebijakan yang diterapkan di pulau Jawa-Bali dan 15 kota/kabuten di luar Jawa-Bali itu akan selesai pada 20 Juli.

Namun berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang digelar pada Jumat (16/7) kemarin, kebijakan itu diperpanjang 11 hari hingga 31 Juli 2021.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan memperpanjang PPKM Darurat itu itu sudah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Ratas.

”Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7).

Baca juga: VIRAL! Video 2 Pria Buktikan Virus Corona, Hirup Napas Diduga Pasien Covid, 1 Dikabarkan Meninggal

Dalam ratas itu kata Muhadjir, Jokowi juga menyampaikan bahwa perpanjangan masa PPKM darurat ini akan dipenuhi banyak konsekuensi.

Mulai dari upaya untuk terus menyeimbangkan disiplin warga akan protokol pencegahan penularan Covid-19, standar PPKM, serta pemenuhan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak.

Meski begitu, ia menyebut pemerintah tak sanggup menanggung sendiri biaya hidup masyarakat selama PPKM Darurat.

Karena itu Ia mengajak masyarakat untuk mau membantu warga miskin menghadapi pandemi.

”Karena bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat. Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor, saya mohon gerakan membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ujarnya.

Muhadjir berharap inisiatif masyarakat untuk saling bantu tetap terjaga. Termasuk mengharap adanya dukungan dari berbagai pihak seperti institusi pendidikan dan lain sebagainya.

"Saling bantu, saling bergandeng tangan mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun [bagi] masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka.

Saya mohon ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membantu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," harapnya.

Di sisi lain Muhadjir juga mengingatkan bahwa meski diperpanjang atau diperketat sekuat apa pun, PPKM tak akan efektif selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Muhadjir percaya, apapun upaya pemerintah akan mubazir selama tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menahan mobilitasnya.

"Protokol kesehatan adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani Covid-19," tegasnya.

Sinyalemen perpanjangan PPKM Darurat sebelumnya dimunculkan Menkeu Sri Mulyani. 

Kebijakan memperpanjang PPKM Darurat tak lepas dari belum turunnya kasus positif Covid-19.

Setiap hari kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan memecahkan rekor harian dalam beberapa hari terakhir.

Pada Jumat (16/7) kemarin kasus harian positif Covid-19 bertambah 54.000 kasus. Alhasil, jumlah total warga yang terpapar virus Corona kini mencapai 2.780.803 orang.

Kasus sembuh harian bertambah 28.079 orang, sehingga totalnya mencapai 2.204.491 warga sembuh.

Kemudian kasus kematian bertambah 1.205, sehingga secara kumulatif kasusnya menembus 71.397 orang.

Satgas juga menyebut ada tambahan kasus aktif harian mencapai 24.716, sehingga totalnya mencapai 504.915 kasus. Sementara angka suspek 226.551 dan pemeriksaan spesimen mencapai 258.532 sampel.

Terkait kondisi pandemi saat ini, Muhadjir menyatakan Indonesia sebenarnya kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19. Ia menyatakan demikian karena melawan Covid itu adalah situasi memerangi musuh tak kasat mata.

”Sebetulnya pemerintah saat ini walaupun tidak di-declare, kita ini kan dalam keadaan darurat militer.

Darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Sekarang ini sudah darurat militer karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat," kata Muhadjir

Muhadjir mengatakan musuh tak kasat mata ini tak pandang bulu dalam memilih musuhnya. Kaidah-kaidah hukum peperangan tak berarti di mata virus Covid-19.

"Semua orang dianggap kombatan kan oleh Covid ini. Dulu kita kira orang hamil, anak-anak tidak jadi sasaran. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak yang jadi korban, yang meninggal sudah mulai banyak. Ini artinya perang asimetris menghadapi Covid-19," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Baca juga: Memiliki Kontak Erat dengan Orang Terkonfirmasi Covid-19? Dokter Beberkan Hal yang Perlu Dilakukan

Oleh karena itu, sambungnya, dalam menangani pandemi Covid-19 ini maka Presiden Jokowi juga melibatkan jajaran TNI/Polri. "Ini betul-betul daruratnya sudah darurat militer. Hanya musuhnya memang bukan musuh militer konvensional, tapi pasukan tak terlihat itu," katanya.

Dalam kondisi darurat militer melawan virus Covid-19 ini pemerintah tak bisa berjalan sendirian. Partisipasi aktif warganya diperlukan.

Atas dasar itu, sambungnya, pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar turut melindungi diri masing-masing dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kesadaran menerapkan protokol kesehatan adalah tameng agar terhindar dari serangan paparan Covid-19, sementara pemerintah menyiapkan kebijakan macam PPKM darurat untuk bisa dipedomani bersama.

"Presiden selalu wanti-wanti pokoknya protokol kesehatan selalu ditegakkan. Pendekatan koersif penting tetapi itu bukan segala-galanya dan itu bukan pendekatan yang natural," kata Muhadjir.

"Pendekatan yang natural adalah kesadaran, kesadaran masyarakat. Nah marilah kita semuanya agar masyarakar semakin menyadari. Paling nggak pakai masker, maskernya harus dobel karena tingkat ancamannya semakin ganas," imbuhnya. (*)

Berita terkait Covid-19