Permintaan Sulit Anies Baswedan kepada Pengurus Masjid, Risiko Tinggi Terpapar Covid-19 dan RS Penuh

TRIBUNKALTIM.CO - Di masa PPKM Darurat salah satu permintaan sulit Anies Baswedan kepada pengurus masjid di Jakarta adalah untuk tak melaksanakan ibadah berjamaah.

Risiko tinggi terpapar Covid-19 jadi ancaman buat masyarakat.

Apalagi mengingatkan kondisi rumah sakit saat ini yang penuh.

Pernyataan itu disampaikan Anies setelah ia mengetahui masih ada sejumlah masjid di Jakarta yang menggelar shalat Idul Adha berjemaah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengurus masjid di Ibu Kota untuk menyadari tingginya risiko penularan Covid-19 di lingkungan masjid.

Informasi selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Menteri Jokowi Minta Maaf, PPKM Darurat Jawa-Bali Belum Maksimal, Tengok Gaya Luhut dan Erick Thohir

Dillansir Kompas.com, sebelumnya, Anies Baswedan telah mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha saat PPKM Darurat.

Dalam beleid itu ditulis bahwa pelaksanaan shalat Idul Adha sebaiknya dilaksanakan di rumah masing-masing.

"Kepada pengurus masjid, sadarilah rumah sakit sudah penuh. Jadi ini bukan dilarang saja, tempatnya kalau sakit sulit," ujar Anies di RPH Dharma Jaya, Jakarta, Selasa (20/7/2021), dilansir dari Antara.

Menurut Anies, pengurus masjid seharusnya mementingkan keselamatan umat, selain mendahulukan syariat agama. 

"Kita sama-sama mementingkan syariat terlaksana dengan baik, tapi keselamatan juga tetap terjaga," kata Anies.

"Jadi saya mengingatkan bukan saja potensi penularan, tapi kalau terpapar sakit, risikonya tinggi sekali," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menyampaikan terima kasihnya kepada warga Jakarta yang telah mematuhi aturan dengan melaksanakan shalat Idul Adha di rumah.

"Alhamdulillah warga Jakarta hari ini umumnya menaati anjuran untuk menyelenggarakan shalat Idul Adha di rumah. Kemudian kegiatan pemotongan dilakukan di RPH, kalau dilakukan kepanitiaan maka dikerjakan oleh panitia saja," ujar Anies. 

Baca juga: CARA MUDAH Downliad Sertifikat Vaksin Covid-19, Login pedulilindungi.id

Dilansir Kompas.com sejumlah menteri di Kabinet Kerja menyampaikan permohonan maaf lantaran terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.

Permohonan maaf kali pertama disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021).

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujarnya.

Luhut berjanji pemerintah akan terus bekerja keras sehingga penularan Covid-19 akibat varian Delta dapat diturunkan. "Dan penyaluran bansos kepada masyarakat dapat berjalan," tambahnya.

Adapun sebelum menyampaikan permohonan maaf, Luhut menyatakan, penanganan Covid-19 di masa PPKM darurat terkendali.

Pernyataan Luhut yang menyatakan pandemi Covid-19 terkendali di tengah terus meningkatnya kasus baru dan kasus aktif Covid-19 sontak memantik kemarahan publik.

Berikutnya, giliran Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta maaf.

Erick meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait penanganan pandemi Covid-19 jika dalam menjalankan penugasannya belum sempurna.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta yang ditayangkan virtual, Senin (19/7/2021).

Kendati demikian, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN terus berupaya maksimal dalam melaksanakan penugasan terkait penanganan Covid-19, baik di jajaran kementerian maupun semua BUMN.

"Tapi, percayalah dengan segala kekuatan yang kami punya, baik korporasi maupun layanan publik, kami berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” imbuh dia.

Baca juga: Siapa Ramon Gauna Lugue? Perancang Rumah Impian Amanda Manopo Aktris Sinetron Ikatan Cinta

Tak cukup meminta maaf

Menyikapi permintaan maaf dari para menteri Jokowi, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet menilai hal tersebut merupakan sikap yang baik.

Ia mengatakan, di awal penanganan lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua, pemerintah cenderung lebih sering menunjukkan wajah yang koersif dengan menghardik dan menghukumi masyarakat yang melanggar aturan PPKM darurat.

Sehingga, ia menilai munculnya permintaan maaf merupakan perubahan yang positif.

Kendati demikian, permintaan maaf saja belum cukup.

Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan permintaan maafnya dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah harus memberikan sinyal bahwa mereka harus bertindak dalam kejujuran. Di dalam ketulusan dan kejujuran. Dalam niat untuk menyelamatkan rakyatnya untuk membangun kemaslahatan publik," tutur Robet.

"Caranya buang semua motif komersialisasi, buang semua pikiran untuk mendahulukan kepentingan bisnis. Buang semua gestur yang mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memedulikan ekonomi dibanding keselamatan orang," Robet menuturkan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah kepercayaan terhadap pemerintah.

Baca juga: NEWS VIDEO Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora Ditunda, Imbas Masa PPKM Darurat Diperpanjang

Ia menilai, sejatinya masyarakat merasa kehilangan peran negara ketika mereka bergerak sendiri untuk saling membantu merawat warga yang terpapar Covid-19.

Hal itu pula yang kemudian menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Karena itu, upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan warga tak cukup dengan meminta maaf.

Ia harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang berpihak kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau trust muncul, akan lebih mudah masyarakat diajak kerja sama dan solidaritas dari atas dan bawah akan bisa berdaya guna. Gesturnya mesti menunjukkan bahwa pemerintah tulus," lanjut RobeT. (*)