Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Integrasikan Data, Ramdhoni: Kalimantan Sudah Bersinergi

Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, termasuk JKP.

Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Adhinata Kusuma
HO BP Jamsostek
PKS ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jamsostek, Pramudya Iriawan Buntoro bersama dengan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada Jumat (23/7/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama BPJS Kesehatan bermaksud untuk mengintegrasikan data yang dimiliki.

Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya dan mampu meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Secara spesifik, integrasi ini juga akan meningkatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Namun pada pelaksanaannya ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Pps Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Kalimantan, Muhammad Ramdhoni menyampaikan bahwa untuk wilayah Kalimantan, sudah bersinergi antar badan untuk mensukseskan JKP.

Baca juga: BPJamsostek Audiensi dengan Kemenkop UKM, Ramdhoni: Bekali Pelaku Usaha dengan Perlindungan Sosial

“Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data yang terintegrasi atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan sebagai wujud hadirnya negara dalam jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kata Ramdhoni.

Sementara itu, ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), integrasi data kepesertaan masing-masing institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data kepesertaan untuk program jaminan sosial.

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jamsostek, Pramudya Iriawan Buntoro bersama dengan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada Jumat (23/7/2021).

BP Jamsostek sebagai pihak Pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS Kesehatan selaku pihak Kedua.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved