Mahfud MD Selaras dengan PBNU Soal Jokowi Tak Bisa Dilengserkan Karena Covid-19, Catat Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Menko Polhukam Mahfud MD selaras dengan Nahdlatul Ulama ( NU) soal Jokowi tak bisa dilengserkan karena alasan Covid-19.

Menurutnya pemerintahan saat ini tak melakukan pelanggaran hukum yang jelas, atau melakukan kebijakan di luar konstitusi yang ada.

Pandangan Mahfud MD itu juga diamini oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Kesamaan pandangan itu lahir saat kedua belah pihak melakukan dialog virtual bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU), Senin (26/7/2021).

Bagaimana informasi selengkapnya? Cek dalam artikel ini.

Baca juga: Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 T Buat Penanganan Covid-19, Cek Reaksi Beda Hotman Paris dan Susi

Dilansir Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak bisa dijatuhkan karena tidak ada pelanggaran dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menggelar dialog virtual bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin (26/7/2021).

"Pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan ternyata NU juga berpandangan demikian," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Dalam dialog itu, Mahfud menanggapi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Menurut Said Aqil, Presiden Joko Widodo tidak bisa dijatuhkan karena tak melakukan pelanggaran hukum.

Presiden justru berusaha keras mengatasi pandemi Covid-19.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya Presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," ujar Said.

Said menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.

Hal itu berkaca dengan pelengseran Gus Dur yang menjadi catatan pahit.

Karena itu, NU tidak akan melakukan pelengseran.

"Kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," tegasnya.

Baca juga: Tren Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman di Jakarta dan Bogor, Ini Kata Anies Baswedan & Bima Arya

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan roda pemerintahan.

Ia menilai gerakan tersebut pada dasarnya menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan.

"Yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," imbuh dia.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Dalang Aksi Jokowi End Game, Pemerintah Anggap Hiburan Semata Bukan Tanpa Alasan

Sementara dikutip Kompas.TV, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj berharap semua pihak bergandengan tangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Baik partai pendukung, oposisi, hingga masyarakat luas.

“Jangan sampai malah ini dibikin kesempatan untuk tujuan target politik,” tegas Said Aqil Siroj dalam dialog virtual bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (26/72021).

“Tidak etis, tidak berakhlak, tidak bermoral orang yang melakukan agenda politik di saat gawat seperti ini,” tambah Said Aqil Siroj.

Dalam situasi saat ini, Said Aqil menekankan yang terpenting untuk dilakukan adalah satu barisan menolong masyarakat yang terdampak Covid.

“Dalam Islam dikatakan ada Hifdzun-Nafs, ada Hifdzun Maal. Yaitu bagaimana menyelamatkan jiwa dulu, baru ekonomi,” ujarnya.

“Yang paling penting jiwa dulu. Nyawa dulu, kesehatan dulu. Dengan sekuat tenaga,” lanjut Said Aqil.

Baca juga: Vino Bocah Yatim Piatu di Kutai Barat Dapat Bantuan dari Presiden Jokowi

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD berharap pemuka agama memberikan kesadaran kepada umat, bahwa Covid-19 ada dan masih Panjang. Sehingga, pemerintah dengan ormas keagamaan perlu bekerja sama untuk menangani Covid-19.

“Kalau bisa kita ingin mencari peluang kerja sama untuk menangani Covid ini agar lebih baik, kita temukan titik-titik tertentu untuk bekerja sama,” ujarnya.

Terpisah, Ketua KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, kagum dengan usaha pemerintah, TNI-Polri dan elemen masyarakat lain yang optimal membantu dan melindungi masyarakat agar bisa selamat dari ancaman virus Covid-19. (*)