Berita Nasional Terkini
Bantuan Akidi Tio Rp 2 Triliun Belum Cair, Mantan Walikota Palembang ESP Minta Jangan Suudzon
Soal bantuan Akidi Tio Rp 2 triliun yang belum cair, Mantan Walikota Palembang Eddy Santana Putra minta masyarakat tak berprasangka buruk.
lihat foto
Soal benar atau tidaknya sumbangan itu, Fauzi menilai hal itu kemungkinan besar benar, karena melihat latar belakang dari almarhum yang merupakan seorang pengusaha dan amanat dititipkan ke anaknya untuk membantu masyarakat.
"Jadi tidak mungkin bohong, pasti dibully nanti. Apalagi sekalas Kapolda dan gubernur, tidak mungkin tidak valid mendapatkan informasi. Jadi, menurut saya benar tinggal bagaimana prosesnya, dan sumbangan itu bentuknya seperti apa, kegiatannya apa.
Mengingat dengan dana Rp 2T untuk penangangan Covid-19, bisa mulai dari vaksin pertama dan kedua, hingga vitaminnya serta berhubungan dengan dampak Covid-19 untuk masyarakat," tandasnya.
Ia selaku anggota senayan, melihatnya bagus, dan ini bisa mendorong terlibat langsung pengusuaha Sumsel untuk terlibat aktif membantu, tidak hanya materi tetapi tenaga dan pikiran.
"Jadi tidak usah berpikiran negatif (suuzon) karena orang sudah berikhtiar dan harus berpikir positif jangan ngeretoki. Mengingat saya juga pernah menderita Covid-19, jadi jangan berpikir negatif maka akan lama, tapi berpikir positif agar imun kita tetap terjaga," tandasnya.
Terpisah anggota DPR RI dari partai Golkar Bobby Rizaldi Adhityo mengapresiasi adanya bantuan masyarakat tersebut dalam penanganan Covid-19.
"Ya, tentu kita semua patut apresiasi kepada keluarga alm Akidi Tio, dan pemerintah pusat, pemprov Sumatera Selatan dan Kapolda perlu duduk bersama untuk memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PMK 191/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah, dan sebagainya," tutur Bobby.
Dilanjutkan Bobby, koordinasi ini diperlukan agar niat baik keluarga alm Akidi Tio bisa segera dimanfaatkan, yang sudah jelas ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
"Dana ini sangat besar, dan perlu ada administrasi negara yang baik, agar pengelolaannya transparan, efektif dan tepat sasaran," pungkasnya. (*)
