Pansus DPRD Balikpapan Usul BPJS Gratis Ditinjau Ulang, Tunggakan Capai Rp 45 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pansus RPJMD DPRD Balikpapan mengusulkan agar pemerintah kota meninjau ulang.

Salah satunya mengenai rencana realisasi program BPJS Kesehatan gratis kelas tiga bagi masyarakat di Balikpapan.

Sejumlah anggota pansus telah menyampaikan pendapat belum sepakat dengan program penggratisan itu

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus RPJMD DPRD Balikpapan, Syukri Wahid kepada awak media.

"Sudah diplot anggaran Rp 70 miliar untuk BPJS gratis. Tapi tidak mungkin kita aktifkan preminya kalau tidak bayar tunggakan,” ujarnya, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Program Pembayaran Iuran BPJS Gratis, Abdulloh: Pastikan Jangan Sampai Dobel

Politisi PKS itu membeberkan beberapa persoalan yang menjadi pertimbangan dalam merealisasikan BPJS Kesehatan gratis.

Di antaranya menyangkut tunggakan premi peserta kelas III di Balikpapan yang mencapai Rp 45 miliar.

Sebab, program BPJS Gratis tersebut tidak akan bisa berjalan apabila tunggakannya belum dilunasi.

"Yang kita kritisi adalah ada Rp 45 miliar tunggakan premi BPJS kesehatan kelas III. Pertanyaannya siapa yang bayar," kata Syukri.

Sehingga, akan ada sejumlah dampak yang tidak bisa dihindari saat program BPJS Kesehatan Gratis dijalankan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dukung Program BPJS Kesehatan Gratis, Asalkan Anggarannya Cukup

Seperti kemungkinan prediksi terjadinya migrasi besar-besaran dari peserta lain ke layanan kelas tiga.

Apalagi memang tidak ada regulasi yang melarang perpindahan kelas terhadap layanan kesehatan.

"Orang akan memilih dibayarkan daripada bayar sendiri. Tidak salah itu. Artinya kita harus siap menampung 45 ribu yang akan migrasi,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, program BPJS Kesehatan gratis merupakan salah satu visi misi yang akan direalisasikan oleh Walikota Rahmad Masud, setelah terpilih melalui Pilkada serentak pada tahun 2020 lalu. (*)