Refly Harun Buka Suara Tanggapi 'Jokowi 404: Not Found' Minta Pemerintah Jangan Hanya Mau Dipuji

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Baca juga: Permintaan Maaf Juliari Salah Alamat, Seharusnya ke Rakyat Indonesia, Bukan ke Jokowi atau Megawati

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya.

Contoh mural yang beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus.

Polisi Buru Pelaku

Aparat kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus ini dengan memburu pembuat mural 'Jokowi 404: Not Found' di Batuceper.

Polisi berdalih didasari oleh pengertian bahwa presiden adalah lambang negara yang harus dihormati.

Setelah viral, mural itu sudah dihapus polisi dan jajaran aparat terkait.

Mural Jokowi 404 Not Found kini ditutup dengan cat warna hitam.