Berita Nasional Terkini

Tak Ada Alokasi Dana Pembangunan Ibu Kota Negara di APBN 2022? Wagub Kaltim: Engga Usah Dipikirin

Tak ada alokasi pembangunan Ibu Kota Negara di APBN 2022? Wagub Kaltim: Engga usah dipikirin

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Gubernur Kaltim, Isran Noor bersama Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, memantau langsung kondisi lahan Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/4/2021). Gubernur Isran Noor memastikan tidak ada lahan tumpang tindih di kawasan Ibu Kota Negara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ( Kaltim) dalam pidato kenegaraan, beberapa hari lalu.

Sebelumnya, rencana ground breaking pembangunan Ibu Kota Negara baru yang dijadwalkan 17 Agustus 2021, batal terlaksana.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pun tampaknya tak mengambil pusing mengenai progres pembanunan IKN di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan fokus anggaran infrastruktur di APBN 2022.

Dari paparan pernyataan Basuki Hadimuljono belum terlihat jelas ada tidaknya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, baru.

Peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) masih belum jelas.

Baca juga: Telkomsel Regional Kalimantan Perluas Spot 5G dan Persiapkan Infrastruktur IKN

Rencananya ground breaking IKN akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021.

Namun pelaksanaan Ground Breaking tersebut tidak dilaksanakan pada Selasa.

Bahkan dalam pidato kepresidenan pun tidak membahas hal tersebut.

Mendengar kabar tersebut wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

"Engga usah dipikirin.

Engga ada sama sekali disingung-singung (waktu pidato presiden)," ucap Hadi Mulyadi usai upacara peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Namun pembangunan IKN menggunakan anggaran pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Kaltim hanya bertugas membantu pembebasan lahan di sekitar kawasan IKN.

"Kita hanya membantu pembebasan dan administrasi saja," ujar Hadi Mulyadi.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved