Berita Kaltim Terkini

Mahasiswa Unmul Demo Tolak Kedatangan Jokowi ke Kaltim, Beberkan Catatan Rapor Merah Pemerintah

BEM Fisip Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan flyover Jl Juanda kota Samarinda, Senin (23/8/2021) sore.

TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO.=
Mahasiswa BEM FISIP Unmul mengkritisi dan menolak kedatangan Presiden RI Jokowi dengan membentangkan spanduk aspirasi di Flyover Air Hitam, Samarinda Ulu, Senin (23/8/2021). TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - BEM Fisip Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan flyover Jl Juanda kota Samarinda, Senin (23/8/2021) sore.

Mereka mengkritisi kedatangan Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/8/2021) besok.

Presiden BEM Unmul Ikzan Nopardi mengatakan, ada beberapa catatan merah yang dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Salah satunya terkait kriminalisasi masyarakat adat di Long Bentuq, Kabupaten Kutai Timur.

Bahkan dalam setiap pidato kepresidenan jelang peringatan HUT Republik Indonesia, Joko Widodo selalu mengenakan busana adat tiap daerah di Indonesia.

Baca juga: Jelang Kedatangan Jokowi ke Samarinda, BBPJN Kaltim Tambal Akses Jalan Poros dari Bandara ke Kota

Hal tersebut sebagai simbol bentuk kebanggaan atas keberagaman suku dan budaya di Indonesia.

Namun hal tersebut bertolak belakang ketika di lapangan.

Menurutnya banyak masyarakat adat yang menjadi korban represif dan kriminalisasi oleh aparat.

Kriminalisasi tersebut dirasakan oleh tiga tokoh Dayak Modang di kawasan desa tersebut.

Mereka ditahan atas dugaan pemortalan jalan perusahaan sawit yang ada di kawasan tersebut.

Sebab masyarakat di sana mengklaim lahan sawit tersebut direbut paksa oleh perusahaan sawit.

Baca juga: 2 Unjuk Rasa Soal Tol Balikpapan-Samarinda Jelang Diresmikan Presiden Jokowi, Warga Tak Patok Harga

"Bagaimana presiden kita bisa membanggakan masyarakat adat. Namun fakta yang terjadi masyarakat adat dikriminalisasi, hutan yang hilang akibat investasi. Salah satunya, masyarakat adat Long Bentuq di Kutai Timur," ucap Ikzan Nopardi.

Selain itu, beberapa rapor merah juga ditorehkan selama pemerintahan Joko Widodo.

Pemberantasan korupsi dianggap melemah di periode kedua Joko Widodo.

Hal ini berdasarkan survei dari indeks persepsi korupsi Indonesia dari Transparency International Indonesia menyebut naik dari 40 menjadi 37.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved