Berita Samarinda Terkini
Dua Pejabat Kutim Dijebloskan di Lapas Tenggarong, Giliran Ismunandar dan Encek Dieksekusi KPK
Dua pejabat tinggi Kutai Timur yang tersandung kasus rasuah atau gratifikasi berjamaah di lingkup Kabupaten Kutai Timur, sudah di eksekusi oleh Komisi
Penulis: Mohammad Fairoussaniy |
lihat foto
Pencabutan hak politik juga dikenakan, yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya.
KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Dua Pejabat Tinggi Kutim ke Lapas Tenggarong
Dua terdakwa pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang menerima suap atau gratifikasi dari rekanan pengerjaan proyek, yakni Suriansyah alias Anto selaku Kepala BPKAD saat itu, dan Musyafa yang menjabat Kepala Bapenda juga sudah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Hingga vonis dijatuhkan pada dua kakak-beradik ini, mereka juga tak ada upaya banding yang dilakukan.
Mengingat putusan yang telah diketok palu sejak 15 Maret 2021 lalu, seharusnya dalam sepekan bisa mengajukan upaya hukum sebelum dinyatakan inkrah.
Upaya banding nyatanya tak ditempuh dan vonis sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).
Dua terdakwa kasus rasuah ini, diketahui tidak ada mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Kaltim.
Suriansyah alias Anto dan Musyafa, telah memilih untuk menerima putusan.
Sebagai informasi dalam rilis tertulis yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/4/2021), kedua kakak beradik terpidana kasus korupsi suap atau gratifikasi di lingkup Pemkab Kutim ini dilakukan penahanan di Lapas Klas IIB Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan PN Tipikor pada PN Samarinda Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Smr tertanggal 15 Maret 2021 atas nama para terpidana yaitu Musyaffa dan Suriansyah dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong pada Rabu, 21 Maret 2021," jelas Juru Bicara KPK Ali Fikri pada TribunKaltim.co, Senin (26/4/2021) lalu.
Kedua kakak beradik ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dikenakan Pasal 12 huruf a atau kedua, Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
"Sebelumnya, terpidana Musyaffa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dan denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," tutur Ali Fikri.
Dibebankan juga adanya uang pengganti sebesar Rp 780 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan.
Sedangkan terpidana Suriansyah juga telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dan denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
