Berita Nasional Terkini

PDIP Bongkar Potensi Pemborosan Anggaran di Program Andalan Anies Baswedan, Jumlahnya Triliunan

PDIP bongkar potensi pemborosan anggaran di program andalan Anies Baswedan, jumlahnya triliunan

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Facebook Anies Baswedan
PSI dan PDIP soroti Anies Baswedan, balap jet darat tak masuk RPJMD. Ada 4 anggaran Formula E sampai triliunan. 

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP membongkar potensi pemborosan anggaran dalam program andalan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui, program tersebut merupakan balap mobil listrik, Formula E.

Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan Hak Interpelasi kepada Anies Baswedan.

Namun, sejumlah fraksi di DPRD DKI lainnya menolak pengajuan Hak Interpelasi tersebut.

Sementara, potensi pemborosan anggaran dalam program Formula E yang diungkap PDIP jumlahnya fantastis.

Pemprov DKI sebelumnya disebut-sebut sudah menggelontorkan sekitar Rp 1,6 triliun untuk menggelar Formula E.

Baca juga: Cuitan Terbaru Tsamara Amany, Sentil Anies Baswedan soal Formula E, Mengapa Takut Pak Gubernur?

Jadwal pelaksanaan Formula E sejatinya pada pertengahan 2020 lalu.

Namun, pademi Virus Corona membuat ajang ini ditunda dan direncanakan digelar 2022 mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan ada potensi pemborosan anggaran hingga RP 4,48 triliun untuk penyelenggaraan Formula E.

Manuara mengungkapkan hasil perhitungan pemborosan saat Fraksi PDIP menggelar acara konferensi pers terkait interpelasi Formula E, Selasa (31/8/2021).

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun, sejumlah uang yang sangat besar," ujar Manuara.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut potensi pemborosan bisa terlihat dari rangkaian penyelenggaraan Formula E yang digadang berlangsung selama lima musim di DKI Jakarta.

Rinciannya Commitment Fee untuk Formula E selama lima tahun memakan anggaran Rp 2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,239 triliun, dan bank garansi sebesar Rp 890 miliar.

Manuara menjelaskan dalam studi kelayakan penyelenggaraan tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta tidak memasukan biaya commitment fee.

Sehingga terlihat ada keuntungan Rp 240 miliar.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved