PDIP Bongkar Potensi Pemborosan Anggaran di Program Andalan Anies Baswedan, Jumlahnya Triliunan

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP membongkar potensi pemborosan anggaran dalam program andalan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui, program tersebut merupakan balap mobil listrik, Formula E.

Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan Hak Interpelasi kepada Anies Baswedan.

Namun, sejumlah fraksi di DPRD DKI lainnya menolak pengajuan Hak Interpelasi tersebut.

Sementara, potensi pemborosan anggaran dalam program Formula E yang diungkap PDIP jumlahnya fantastis.

Pemprov DKI sebelumnya disebut-sebut sudah menggelontorkan sekitar Rp 1,6 triliun untuk menggelar Formula E.

Baca juga: Cuitan Terbaru Tsamara Amany, Sentil Anies Baswedan soal Formula E, Mengapa Takut Pak Gubernur?

Jadwal pelaksanaan Formula E sejatinya pada pertengahan 2020 lalu.

Namun, pademi Virus Corona membuat ajang ini ditunda dan direncanakan digelar 2022 mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan ada potensi pemborosan anggaran hingga RP 4,48 triliun untuk penyelenggaraan Formula E.

Manuara mengungkapkan hasil perhitungan pemborosan saat Fraksi PDIP menggelar acara konferensi pers terkait interpelasi Formula E, Selasa (31/8/2021).

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun, sejumlah uang yang sangat besar," ujar Manuara.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut potensi pemborosan bisa terlihat dari rangkaian penyelenggaraan Formula E yang digadang berlangsung selama lima musim di DKI Jakarta.

Rinciannya Commitment Fee untuk Formula E selama lima tahun memakan anggaran Rp 2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,239 triliun, dan bank garansi sebesar Rp 890 miliar.

Manuara menjelaskan dalam studi kelayakan penyelenggaraan tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta tidak memasukan biaya commitment fee.

Sehingga terlihat ada keuntungan Rp 240 miliar.

Namun setelah dimasukan klausul pembiayaan commitment fee, penyelenggaraan Formula E di tahun 2020 dipastikan rugi senilai Rp 120 miliar.

Rinciannya untuk tahun 2020 Jakpro menuliskan dampak ekonomi penyelenggaran Formula E mencapai Rp 536 miliar dan pendapatan finansial Jakpro mencapai Rp 48 miliar.

Baca juga: Tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta Tolak Interpelasi PDIP dan PSI Soal Formula E Proyek Anies Baswedan

Dalam studi kelayakan, Jakpro menyebut biaya pelaksanaan di angka Rp 344 miliar dan tidak menghitung biaya commitment fee dari Dispora DKI Jakarta.

Sehingga seolah-olah mendapat keuntungan Rp 240 miliar.

Perhitungan Jakpro yang tidak memasukan biaya commitment fee kemudian jadi temuan BPK dalam laporan keuangan tahun anggaran 2019.

"Dengan tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD Dispora, maka hasil studi kelayakan di atas masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh," tulis BPK.

Manuara juga mempertanyakan tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyetorkan commitment fee untuk penyelenggaraan tahun 2021 senilai Rp 200 miliar.

"Yang paling menggelitik adalah ketika Gubernur menunda perhelatan ini, lagi-lagi Dispora membayar commitment fee yang kedua (untuk tahun 2021)," tutur Manuara.

Padahal sudah jelas, kata Manuara, di tahun 2021 belum ada pernyataan resmi apakah Formula E terselenggara atau tidak.

Keanehan yang terjadi ini, kata Manuara, yang membuat Fraksi PDIP mengajukan hak bertanya atau Hak Interpelasi agar memberikan kesempatan Gubernur Anies Baswedan menjelaskan program yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

Baca juga: Anies Baswedan Ngotot Gelar Formula E, PDIP dan PSI Ajukan Interpelasi, Ketua DPRD: Duit Darimana?

7 Fraksi Tolak Hak Interpelasi

Dilansir Kompas.com Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu Fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak Hak Interpelasi terkait program Formula E.

Kesepakatan tujuh fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021) malam.

"Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi," kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022.

Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi.

Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal.

"Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita," kata Taufik.

Kompas.com mendapatkan foto dari salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pertemuan Anies dengan para pimpinan tujuh fraksi di DPRD DKI. Terlihat tujuh pimpinan fraksi hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, ada beberapa wajah yang tak bisa dikenali karena samar dan tertutup masker.

Baca juga: Progres Rencana Hak Interpelasi Formula E Anies Baswedan, PDIP Bilang Jangan Takut, Respon Wagub DKI

Berikut beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta:

Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari

Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto

Wakil Ketua Fraksi PKS M Taufiq Zoelkifli

Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino

Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco. (*)