Sahkan KUA-PPAS APBD Perubahan 2021, Ketua DPRD Kukar Minta Pemkab Tingkatkan PAD

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid memberikan catatan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kukar.

Hal itu disampaikannya saat DPRD Kukar menggelar rapat paripurna dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kukar 2021, Senin (30/8/2021) sore.

Dikatakan Rasid, anggaran KUA-PPAS kali ini untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun APBD murni, lalu diajukan di APBD-P.

"Salah satunya terkait infrastruktur PDAM. Karena ada anggaran dari pusat yang harus di-backup dengan anggaran kita," katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Apresiasi Kinerja Kodim 0906/Kkr, Berharap Dapat Predikat Terbaik di Lomba Binter

Lanjutnya, penanganan Covid-19 juga menjadi perhatian sehingga anggarannya pun ditambah dari Rp 30 miliar meningkat menjadi Rp 72 miliar.

"Makanya itu dialokasikan ke penanganan Covid-19 dengan harapan Covid-19 di Kukar ini bisa menurun," ujar Rasid.

Sementara itu, Wabup Kukar Rendi Solihin mengatakan, persetujuan KUA-PPAS telah melalui proses pembasahan usulan program serta evaluasi pihak legislatif.

Termasuk pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) di legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di eksekutif.

"Akhirnya disepakati untuk KUA-PPAS anggaran 2021 bersama dengan pemkab Kukar," ungkapnya.

Ia menerangkan, APBD murni Kukar mencapai sebesar Rp 3,6 triliun.

Setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 5,3 triliun yang meliputi dari biaya kegiatan operasional hingga pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Samboja Barat Jadi Kecamatan Baru, Anggota DPRD Kukar Minta Pemerintahan Dipersiapkan Matang

Belanja modal sekitar Rp 1,2 triliun, terjadi peningkatan dari APBD murni lalu.

Selain itu dialokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 117 miliar.

"Dibanding dengan tahun lalu kita ada peningkatan menjadi Rp 5,3 Triliun untuk tahun anggaran 2021 ini," jelasnya.

Untuk PAD terjadi penurunan dari angka Rp 470 miliar menjadi Rp 390 miliar.

Namun, peningkatan terjadi dari sektor pajak daerah sebesar Rp 7,9 miliar menjadi Rp 87 miliar.

"Mungkin pada tanggal 6 September nanti akan dilakukan nota penjelasan untuk persiapan persetujuan APBD-P anggaran 2021," pungkasnya. (adv)