Kabid GTK Disdikbud Kaltara Bantah Putuskan secara Sepihak Lokasi Ujian Kompetensi PPPK

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kalimantan Utara (Kaltara) dituding memutuskan secara sepihak lokasi ujian kompetensi PPPK. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), Kabupaten Nunukan, Junaidi menyesalkan keputusan sepihak panitia seleksi guru PPPK dari Provinsi Kaltara.

Kekecewaan Junaidi itu lantaran, dalam rapat sebelumnya bersama dengan panitia seleksi guru PPPK dari provinsi, ada empat lokasi tes yang ditunjuk oleh Disdikbud Nunukan, di antaranya, SMPN 1 Nunukan, SMPN 2 Nunukan, Laboratorium BKPSDM, dan SMPN1 Nunukan Selatan.

Namun, keputusan yang diambil panitia seleksi guru PPPK dari provinsi, beber Junaidi, hanya satu lokasi yakni di SMKN 1 Nunukan.

Mendengar itu, Kabid GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara, Sudarsono, mengatakan tempat ujian kompetensi PPPK ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Baca juga: Bagaimana Jika Peserta Terpapar Covid-19 Sebelum SKD CPNS Kaltara, Ini Jawaban Panitia

"Kami sebutnya tempat ujian kompetensi. Penetapan lokasi ujian di Nunukan hanya satu, itu bukan provinsi yang tetapkan tapi pemerintah pusat," kata Sudarsono kepada TribunKaltara.com, melalui telepon seluler, Sabtu (4/9/2021), pukul 15.00 Wita.

Menurutnya, pada saat akan menyusun anggaran untuk persiapan pelaksanaan uji kompetensi PPPK di seluruh Indonesia, Dirjen GTK menyurati seluruh provinsi dengan memberikan kewenangan untuk memilih lokasi ujian kompetensi.

Bahkan, pemilihan tempat ujian kompetensi PPPK berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Dirjen GTK.

"Dirjen GTK surati ke setiap provinsi agar menunjuk lokasi ujian kompetensi di masing-masing kabupaten/ kota. Nah, di Kabupaten Nunukan sudah ditetapkan untuk PC atau perangkat komputer, siapkan minimal 75 PC dan satu lokasi," ucapnya.

Sudarsono membeberkan alasan Dirjen GTK memilih SMKN 1 Nunukan sebagai tempat ujian kompetensi, lantaran sebelumnya sempat dijadikan lokasi Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK).

"Kami pernah lakukan UNBK juga di situ (SMKN 1 Nunukan), makanya ditetapkanlah di SMKN 1 Nunukan sebagai tempat ujian kompetensi PPPK. Bahkan di SMKN 1 Nunukan punya 100 lebih PC. Selain itu juga, PC yang disiapkan untuk pelaksanaan CAT UNBK sudah diuji kelayakannya," ujarnya.

Baca juga: CPNS Kaltara, 5.458 Peserta SKD Wajib Isi Surat Deklarasi Kesehatan

Diketahui, jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK dari Dirjen GTK mulai dari 13-17 September 2021.

"Dari Dirjen GTK yang bagi ujian persesi selama 5 hari. Per sesi itu 75 orang sesuai Juknis dari pusat. Sehari itu dua sesi," tuturnya.

Selanjutnya, Sudarsono juga mengomentari keluhan peserta seleksi PPPK dari Krayan mengenai biaya hidup dan rumah sewa, akibat jadwal pelaksanaan ujian berlangsung lima hari.

"Kalau masalah biaya hidup dan terpaksa harus sewa rumah, itu masing-masing peserta yang tanggung. Kami dibebankan hanya biaya pelaksanaan uji kompetensi, karena ini sama juga dengan tes CPNS. Lagipula ini untuk kepentingan mereka," ungkapnya.

Dia mengaku, kuota peserta PPPK di Kaltara sebanyak 1.599 guru, mulai guru SD SMP dan SMA/ SMK.

"Tanggal 9 September baru bisa kami tau peserta yang lulus seleksi administrasi pendaftaran, melalui cetak kartu peserta PPPK dari Dirjen GTK," imbuhnya. 

Guru Honor di Krayan Kecewa Jadwal SKD Diundur, Biaya Perjalanan Habiskan Rp 1,4 Juta

Diberitakan sebelumnya, jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) PPPK guru diundur.

Kondisi ini tentu merugikan bagi puluhan peserta dari Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Sedangkan mereka sudah telanjur berada di Nunukan.

Mereka juga sudah mengeluarkan ongkos pesawat dan rapid yang tidak sedikit.

Bagi guru honor yang gajinya cuma dibayar Rp 500 ribu/bulan, ongkos perjalanan yang mencapai Rp 1, 4 juta, termasuk biaya pesawat, tes rapid dan kelebihan bagasi, tentu sangatlah mencekik

Sementara itu, pesawat sebagai satu-satunya moda transportasi yang memungkinkan bagi peserta dari Kayan untuk menuju ke Nunukan saat ini.

Baca juga: CPNS Kaltara, Seleksi PPPK Guru Diundur, Sekprov Sebut Kabupaten/Kota Siap Gelar Uji Kompetensi

Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) guru PPPK diundur hingga 13-17 September 2021.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjadwalkan pelaksanaan SKD guru PPPK pada  Senin (30/8/2021) kemarin.

Diundurnya jadwal pelaksanaan seleksi SKD guru PPPK membuat puluhan peserta dari Krayan, Kabupaten Nunukan menyampaikan kekecewaannya.

Saat ditemui di Nunukan, peserta tes guru PPPK asal Krayan, Bangau Frangki, mengaku kecewa dengan pengunduran jadwal tes SKD itu.

Bagaimana tidak, informasi pengunduran jadwal tes SKD baru diterima oleh mereka, saat Frangki dan 32 temannya sudah berada di Nunukan.

"Mungkin di tempat lain kalau jadwalnya diundur baik-baik saja. Kami di Krayan maksimal lima hari sebelum jadwal tes harus sudah di Nunukan. Karena untuk ke Nunukan transportasi satu-satunya pakai pesawat. Sementara jadwal penerbangan Susi Air terbatas," kata Bangau Frangki kepada TribunKaltara.com.

Baca juga: CPNS Kaltara, BKD Sebut akan Siarkan Hasil Tes SKD via YouTube

Frangki yang sudah 11 tahun menjadi guru honor di SMPN 4 Krayan itu mengatakan, biaya transportasi yang mereka keluarkan dari Krayan ke Nunukan bukanlah angka yang kecil.

Apalagi dalam sebulan pendapatan Frangki dari profesinya tidak menentu.

Gaji paling besar yang pernah ia dapatkan sebesar Rp 500 ribu.

"Biaya yang saya keluarkan untuk tiket pesawat saja Rp 456 ribu. Biaya rapid antigen Rp 175 ribu. Belum lagi barang overbagasi saya bayar Rp 800 ribu. Itu bukan biaya yang kecil bagi kami guru honor di perbatasan," ucapnya.

Belum lagi, kata Frangki, saat di Nunukan ia tak memiliki sanak keluarga.

Sehingga mau tidak mau, bapak dua anak itu terpaksa menyewa rumah dengan biaya sewa Rp 600 per bulan.

"Saya di Nunukan sudah tiga hari. Saya di sini kontrak rumah sama teman-teman. Karena saya tidak ada keluarga. Saya ambil satu bulan jadi Rp 600 ribu. Karena tidak bisa sewa harian," ujarnya.

Frangki menuturkan, kendala transportasi di wilayahnya membuat mereka harus melakukan pesan tiket jauh hari.

Bahkan, beberapa rekan Frangki lainnya terpaksa harus transit di Malinau, lantaran jadwal penerbangan rute Nunukan terbatas.

"Ada yang berangkat tanggal 24 Agustus, ada yang tanggal 25 Agustus. Flight pertama 12 orang begitu juga flight kedua. Jadi kami tersebar. Rute pesawat Krayan-Nunukan sangat terbatas. Jadi transit di Malinau, baru mereka naik speedboat ke Nunukan," tuturnya.

"Penerbangan Krayan-Nunukan hanya satu jam. Kalau transit di Malinau agak besar lagi biayanya karena naik speedboat lagi ke Nunukan. Kalau tiket pesawat ke Malinau Rp 300 lebih," tambahnya.

Tak hanya itu, Frangki juga mengeluhkan bila harus bertahan di Nunukan hingga jadwal tes dimulai, tak sedikit biaya hidup yang mereka akan keluarkan.

"Kami rencana pulang kembali ke Krayan hari ini atau besok. Kalau di sini biaya hidup besar. Masa kami hanya numpang tidur saja," ungkapnya.

Dia berharap kepada pemerintah, untuk mempertimbangkan nasib guru di perbatasan RI-Malaysia itu, terutama mereka yang sudah mengabdi sebagai guru honor belasan tahun.

Selain itu, Frangki juga berharap kepada pemerintah provinsi agar menambah jadwal penerbangan rute Krayan-Nunukan, begitupun sebaliknya.

Sehingga saat peserta tes guru PPPK kembali lagi ke Nunukan untuk mengikuti tes mereka tidak harus transit ke Malinau.

"Kami sudah tinggalkan anak istri sendirian di rumah. Sampai di sini sewa rumah lagi. Jadi kami harap pemerintah pertimbangkan peserta PPPK di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Saat bimtek kemarin, banyak guru honor di atas 15 tahun mengeluhkan tidak paham teknologi IT. Dan flight pulang pergi Krayan-Nunukan tolong ditambahkan," imbuhnya.

Terpisah, Camat Krayan Haberly mengatakan, ada sekira 46 peserta tes guru PPPK yang tertahan di Krayan.

"Malam Jumat lalu baru kami dapat informasi pengunduran jadwal tes SKD. Beberapa peserta ada yang sudah berangkat lebih dulu. Jadi yang tertahan di Krayan ada 46 orang. Keseluruhan peserta dari 5 kecamatan di Krayan ada 80-an," ucapnya dihubungi melalui telepon seluler. (*)