Breaking News:

Virus Corona di Malinau

Perpanjangan PPKM, Malinau Masih Wilayah Level 3, PTM Terbatas Dievaluasi Tiap Pekan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 kembali diperpanjang di Kabupaten Malinau terhitung mulai hari ini, Selasa (7/9/2021).

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau saat memantau pelaksanaan hari pertama PTM terbatas di satuan pendidikan wilayah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (7/9/2021).  TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD SUPRI 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 kembali diperpanjang di Kabupaten Malinau terhitung mulai hari ini, Selasa (7/9/2021).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri 41/2021, empat kabupaten di Kalimantan Utara termasuk Malinau masih digolongkan sebagai wilayah kriteria level 3 hasil asesmen kementerian Kesehatan RI.

Bertepatan dengan perpanjangan PPKM Level 3 di Malinau, satuan pendidikan di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau, Wempi W Mawa menerangkan keputusan untuk kembali menggelar tatap muka di Sekolah berdasarkan pedoman Inmendagri 41/2021 dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.

Sekolah dibenarkan untuk menggelar belajar tatap muka terbatas dengan syarat wajib memenuhi sejumlah daftar periksa berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.

Baca juga: Hari Pertama PTM Serentak di Malinau, Waktu Belajar di Sekolah Dibagi 2 Sesi

“Kemarin, kita sudah pantau kesiapan seluruh sekolah, dan hari ini PTM terbatas sudah dilaksanakan di tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA. Pelaksanaannya terbatas, dan sekolah wajib menjaga keselamatan peserta didik,” ujarnya, Selasa (7/8/2021).

Menurutnya, tidak banyak perubahan antara Inmendagri 41/2021 dengan aturan sebelumnya, yakni Imendagri 37/2021. Pelaksanaan tatap muka tetap dibolehkan untuk kriteria wilayah level 3 dengan sejumlah ketentuan.

Di antaranya, pelaksanaan PTM terbatas maksimal 50 persen dari total kapasitas sekolah, dikecualikan bagi sekolah luar biasa, maksimal 62 persen dan untuk Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD maksimal 33 persen.

“Ada daftar periksa yang telah disiapkan oleh tim Satgas. Rencananya pelaksanaan akan dipantau rutin selama pelaksanaannya. Contohnya ada warga sekolah yang terkonfirmasi, itu harus cepat dikomunikasikan.

Evaluasinya akan kita pantau secara rutin dengan melibatkan Satgas di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk menghindari terjadinya kluster baru,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved