Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kutai Timur, Pemkab Bergantung ke Pemprov Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengalami hambatan. Pasalnya, APBD Kutim tak bisa dikucurkan untuk pembangunan pelabuhan ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Rizali Hadi menjelaskan alasan terkendalanya penganggaran pembangunan Pelabuhan Kenyamukan tersebut.

Sebelumnya, Pemkab Kutim mengirimkan permintaan perubahan status pelabugan agar dapat memakai dana APBD untuk membiayai pembangunan Pelabuhan Kenyamukan.

Namun ternyata Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tidak memberikan perijinan ini dan status pelabuhan pengumpul tersebut tidak bisa diubah.

Kendati demikian, Rizali Hadi menyampaikan bahwa ada alternatif yang diberikan oleh pemeritah pusat terkait pembangunan pelabuhan ini.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Belum Selesai, Pemkab Kutim akan Kucurkan Rp 15 Miliar

Baca juga: Pembangunan Causeway Pelabuhan Kenyamukan Kutim Butuh Dana Rp 33 Miliar

Baca juga: NEWS VIDEO Kasmidi Optimis Pelabuhan Kenyamukan Kutim Rampung Tahun 2021

Pemkab Kutim dapat mengharap kucuran dana dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga Dishub perlu berkoordinasi kepada Pemprov Kaltim mengenai hal ini.

“Kami akan segera berkoordinasi agar mendapat titik terang mengenai kelanjutan pembangunan pelabuhan. Semoga pemprov bisa membantu,” ucapnya.

Terkait dengan hibah dari Pemerintah Pusat, memang Kutim sudah menerimanya dan diberi hak pengelolaan terhadap Pelabuhan Kenyamukan.

Namun, ternyata untuk kewenangan pembangunannya tidak diubah sementara pelabuhan masih belum tuntas pekerjaan fisiknya.

“Jadi kita diberi barang jadi yang siap untuk dikelola. Hanya sayangnya masih belum rampung pembangunannya,” ujarnya.

Baca juga: Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang Optimistis Pelabuhan Kenyamukan Rampung Tahun 2021

Permasalahan ini membuat Pemkab Kutim harus mencari cara lain agar pembangunan pelabuhan bisa tetap berjalan, salah satunya dengan menggandeng Pemprov Kaltim.

“Semoga pemprov bisa menindaklanjuti masalah ini,” ucapnya. (*)