Penerimaan Perusda MMP Capai Rp 218 Miliar, Pemprov Kaltim Baru Terima Rp 19 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Perusahaan Daerah PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur (Kaltim), belum menyetorkan penerimaan ke kas Pemprov Kaltim.

Hal tersebut dibenarkan langsung Sekprov Kaltim Muhammad Sa'bani, Rabu (8/9/2021).

Ia mengatakan PT. MMP memiliki penerimaan sebesar Rp 218 miliar. Hanya saja saat ini baru Rp 19 miliar penerimaan yang baru disetor ke Pemprov Kaltim.

Muhammad Sa'bani mengatakan, sisanya tidak masuk ke dalam aliran kas perusahaan.

Justru sesuai ketentuan seluruh penerimaan perusda yang dikelola Pemprov Kaltim harus dikirim ke kas pemerintah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) terlebih dahulu sesuai di PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Untuk itu, ia meminta direksi yang baru ini segera menyetor seluruh penerimaan yang didapat pada tahun 2021.

Baca juga: Gelar Rapat Banggar, Sekprov Kaltim Sebut Ada Kemungkinan Tambahan Pendapatan di Sektor Migas

"Harusnya dia setorkan. Untuk alasannya (tidak disetor semuanya) saya tidak tahu," ucapnya melalui sambungan telepon.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki berbagai macam perusahaan daerah (perusda).

Namun beberapa perusda saat ini dikatakan sering mendapat sorotan publik.

Hal tersebut dikarenakan kinerja Perusda yang ada tidak dapat memberikan sumbangsih pendapatan ke kas provinsi. Salah satunya PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim ini.

Perusda ini seringkali disorot dikarenakan tidak mampu menggenjot PAD Kaltim.

Padahal sektor migas menjadi senjata utama Kaltim dalam meraup pundi-pundi pendapatan daerah untuk pembangunan.

Dua bulan terakhir Direksi PT. MMP pun dirombak melalui seleksi. Direksi yang baru ini pun tentu diberi PR oleh pemerintah untuk mengelola sektor migas agar meraup pendapatan sebanyak-banyaknya.

Dirut PT. MMP Kaltim Edy Kurniawan, Jumat (27/8/2021) mengatakan saat ini pihaknya berbenah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu pembenahannya adalah fokus penanganan di sektor hulu.

"Kami ingin bisnis migas ini bisa berjalan, bisa kita kuasai, baik di hulu maupun di hilirnya,” ucapnya ketika dikonfirmasi kembali oleh Tribunkaltim.co.

Edy mengungkapkan bahwa dalam waktu satu bulan lalu mereka telah melakukan bedah opname kondisi keuangan perusahaan.

Menurutnya bisnis perusahaan daerah ini masih dominan di wilayah hulu. Ke depan, pihaknya akan mengupayakan pengembangan usaha ke wilayah hilir.

“Hilirisasi akan terus kami dorong. Jadi ada dua anak perusahaan yang masih harus diinject (suntik dana) supaya bisa lebih mantap dalam bisnis ini, yaitu PT MMP Marin Kaltim dan PT MMP Hilir Kaltim,” urai mantan Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu.

Rencana bisnis lain yang akan dilakukan adalah menjelajahi peluang bisnis jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Baca juga: PT MMP Siap Optimalkan Hulu dan Hilir Bisnis Migas Kaltim

Sebab saat ini menurutnya, sudah ada sekitar 51 ribu jargas di Kaltim yang pengelolaannya masih dikuasai oleh Perusahaan Gas Nasional (PGN) dan Pertagas.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan Balitbangda Kaltim untuk melakukan penelitian untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga ke depan.

“Dan mereka memberi peluang untuk BUMD mengelola itu. Apalagi nanti persiapan IKN (ibu kota negara),” yakinnya. (*)