Berita Kaltim Terkini
Gelar Rapat Banggar, Sekprov Kaltim Sebut Ada Kemungkinan Tambahan Pendapatan di Sektor Migas
Pembahasan APBD-Perubahan antara Banggar dan TAPD Pemprov Kaltim telah usai, meskipun begitu masih ada beberapa yang harus dibahas lebih dalam lagi.
Penulis: Jino Prayudi Kartono |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembahasan APBD-Perubahan antara Banggar dan TAPD Pemprov Kaltim telah usai, meskipun begitu masih ada beberapa yang harus dibahas lebih dalam lagi.
Sekretaris Pemprov Kaltim Muhammad Sabani mengatakan, dalam rapat tersebut pemerintah fokus terhadap pendapatan.
Selain itu, rapat tersebut juga menyinggung permasalahan penganggaran terkait Covid-19.
Pemerintah mengakui pada tahun ini tidak mendapatkan participating interest dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
Hal tersebut dikarenakan pendapatan di sektor migas pun juga turun.
Baca juga: Kembangkan Ekowisata Lokal, Pertamina Hulu Kalimantan Timur Tanam 10.000 Mangrove di Pantai Kersik
"Kalau PHM enggak ngasih PI, ya tidak ada PI. Tidak ada yang disetorkan. Artinya PHM mengalami penurunan pendapatan," ucapnya.
Rapat tersebut juga menyinggung tentang pajak BBM.
Menurutnya, pajak BBM bisa menjadi alternatif menggenjot defisit pendapatan yang dialami Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Kita harus konfirmasi ke Pertamina. gimana peluangnya. Bapenda akan konfirmasi Pertamina, apakah dengan kondisi yang melandai ada aktivitas ekonomi yang mulai tumbuh," katanya. (*)
