Jelang Penyaluran Bansos di Malinau, Warga Usulkan Pembaruan Data Penerima

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Ri melanjutkan skema perlindungan sosial perlindungan ekonomi nasional (PEN) 2021.

Selain program pemerintah desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, ada beragam jenis bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Malinau.

Sehingga, distribusi penyaluran menarik perhatian warga.

Warga di Desa Malinau Kota, Musriadi menyampaikan sejak awal- awal penyalurannya, satu dari sekian kendala adalah tidak meratanya distribusi bantuan, baik program Kemensos maupun bantuan langsung tunai dari pemerintah desa setempat.

“Waktu awal-awal dulu datanya memang tidak relevan, Ada yang dapat dobel, dapat Bansos dapat juga bantuan tunai dari desa. Ini yang perlu dievaluasi karena banyak sebenarnya yang butuh,” ujarnya kepada TribunKaltara.com, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: 644 KK Batal Dapat BLT, Pemkot Bontang Kembalikan Rp 161 Juta Sisa Dana ke Kas Daerah, Ini Sebabnya

Baca juga: CEK NAMA Penerima BLT Subsidi Gaji/Bantuan Subsidi Upah Via Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/JMO

Baca juga: BLT BPJS Rp 1 Juta Cair hingga Oktober 2021, Belum Masuk Rekening? Login https://bsu.kemnaker.go.id/

Selain distribusi, Musriadi juga meminta bantuan sosial diprioritaskan bagi penerima yang benar-benar membutuhkan, seperti Lansia dan warga yang kurang mampu di desa.

“Perlu betul-betul didata siapa yang paling membutuhkan. Kalau data tahun lalu dipakai saya kira kurang tepat. Setahun ini perubahan, sebaiknya tiap tahun didata ulang,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Tin Alfarida menyatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dibolehkan menerima satu jenis bantuan.

“Dari Kementerian Sosial data penerima ini sinkron dengan data di daerah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Monitoring penerima dilakukan secara berjenjang. Dan masing-masing penerima, datanya sinkron dengan penerima bantuan lain,” ujarnya.

Menurutnya, data tersebut sesuai dengan program satu data dari pemerintah pusat.

KPM terdata sesuai dengan data dari Disdukcapil daerah.

Terkait prioritas KPM, Tin Alfarida menyatakan pihaknya juga memantau penyaluran bantuan tersebut secara terintegrasi di tingkat kecamatan, sehingga data penerima benar-benar valid.

“Kita ada tim juga di kecamatan, untuk mendata distribusi bansos seperti KPM BLT dan PKH yang disalurkan PT Pos kemarin. Pada dasarnya pertimbangan memilih KPM berdasarkan data tingkat RT, desa hingga kecamatan,” ucapnya. (*)