Pemilihan Panglima TNI Makin Terasa Seperti Pilpres, Soliditas Prajurit Jadi Taruhannya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar mengenai pergantian Panglima TNI terus mencuat, jelang berakhirnya masa tugas Marsekal Hadi Tjahjanto, pada November 2021 mendatang.

Sejumlah nama kuat digadang-gadang bakal menjadi suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto, di antaranta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa.

Kini, pergantian Panglima TNI semakin terasa seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), karena terjadi perang narasi yang sangat keras dan vulgar.

Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam mengatakan situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi TNI karena bisa mengancam soliditas internal.

Selain itu, bisa juga memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan hal tersebut berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," ujar Arif, kepada wartawan, Selasa (19/10/2021), dilansir dari Tribunnews.com berjudul Kegaduhan Pemilihan Panglima TNI, Soliditas TNI Jadi Taruhannya.

Baca juga: Ketika Laksamana Yudo Margono Berjumpa Sabahat Masa Kecilnya, Langsung Dikenalkan ke Panglima TNI

Baca juga: Bukan Panglima TNI, KSAD Jenderal Andika Perkasa Berpotensi Dipilih Jokowi Jadi Menteri

Baca juga: Reshuffle Kabinet di Tengah Pergantian Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Berpotensi Jadi Menteri

Masalahnya, kata dia, yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik yakni Presiden.

Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul dukung mendukung termasuk dari DPR.

Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali.

"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya," paparnya.

Dengan demikian, Arif menyebut hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Panglima TNI baru.

Disini juga akan membuktikan rekam jejak karakter kepemimpinan masa lalu Panglima, apakah selalu solid di internalnya atau sebaliknya.

Baca juga: Hal yang Tak Dimiliki Laksamana Yudo untuk Jadi Panglima TNI, Jokowi Pilih Jenderal Andika Perkasa?

Arif mengakui, pada sisi lain, pemilihan Panglima TNI kali ini juga menunjukkan bahwa aturan belum sepenuhnya diikuti oleh para pejabat.

Misalnya KSAD yang baru tahun ini melaporkan LHKPN-nya.

Dimana seharusnya sudah harus melaporkan sejak pertama kali menjabat sebagai KSAD.