Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Soal Program Rp 50 Juta per RT, Ketua RT di Tenggarong Minta Pemkab Perjelas Peruntukan Anggarannya

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin terus berupaya memperhatikan k

Penulis: Aris Joni | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Ketua RT. 23, Kelurahan Melayu, Wahidin Noor. Ia mengaku sangat mendukung penuh program pemerintah Kukar Rp 50 juta per RT. TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di masa kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin terus berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program-programnya.

Kali ini, Pemkab Kukar akan segera merealisasikan program Bupati Kukar Edi Damansyah, yakni program Rp 50 juta per RT.

Dan saat ini, Pemerintah Kabupaten Kukar tengah menyusun Perbup terkait program tersebut yang diperkirakan akan selesai pada Desember 2021 mendatang.

Menanggapi hal itu, salah satu Ketua RT 32 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Wahidin Noor mendukung penuh program pemerintah Kukar tersebut.

Namun, dirinya meminta program tersebut memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas dalam regulasinya terkait peruntukan penggunaan anggaran Rp 50 juta untuk RT.

Baca juga: Lewat Pro Bebaya, 59 RT Jadi Pilot Project Wakili Tiap Kelurahan di Samarinda Terima Rp 100 Juta

Baca juga: Andi Harun Luncurkan Pro Bebaya, 59 RT Jadi Pilot Project di 2021, Alokasikan Dana Mulai Rp 100 Juta

"Yang penting jelas aja, apakah untuk kegiatan operasional atau kegiatan fisik," ucapnya.

Diakui Wahidin, dirinya meminta Pemkab Kukar untuk memperjelas penggunaan dana program Rp 50 juta untuk RT tersebut, agar apa yang diberikan Pemkab Kukar ke RT bisa tepat sasaran atau tepat peruntukannya.

"Kalau saya mungkin, kalau bisa digunakan untuk operasional gotong-royong dan jaga malam di RT," ujarnya, Senin (22/11/2021).

Ia menginginkan Pemkab Kukar membuat regulasi program Rp 50 juta per RT tersebut secara teliti dan seksama, agar terhindar dari masalah di kemudian harinya.

"Jangan sampai nanti ada yang kita tidak tahu terus salah penggunaannya, jadi harus diperjelas memang peruntukannya buat apa. Kalau memang jelas pasti kami dukung," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved