Upaya Pemerintah melalui Program PEN Akan Dilanjutkan, Airlangga Sebut Telah On-Track

Kebijakan belanja countercyclical pemerintah, khususnya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah melindungi masyarakat yang rentan serta

Editor: Diah Anggraeni
HO/Tim Media Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bersama Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNKALTIM.CO - Berbagai program pemerintah selama tahun 2021 telah on-track.

Kebijakan belanja countercyclical pemerintah, khususnya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang output-nya sudah kembali pada level prapandemi.

Baca juga: US-Indonesia Investment Summit 2021, Airlangga: Dukungan Internasional Berperan Penting dalam PEN

Realisasi PEN mencapai 69,8 persen per 10 Desember 2021 yakni kesehatan sebesar 66,7 persen, perlindungan sosial sebesar 81,5 persen, program prioritas sebesar 70,9 persen, insentif usaha sebesar 100 persen, serta dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 47,9 persen.

Adapun program yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Perubahan alokasi untuk beberapa komponen PEN di antaranya yakni penanganan kemiskinan ekstrem, program padat karya, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

"Sebagian sektor pariwisata sangat terbantu dengan bantuan subsidi upah demikian pula dengan sektor ritel. Pemerintah membuat beberapa jaring seandainya salah satu sektornya mengalami kendala oleh operasionalisasi dan administrasi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara wawancara edisi akhir media Indonesia yang dilakukan secara virtual, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Jajak Pendapat INES, Airlangga Hartarto Jadi Pilihan Publik yang Tertinggi sebagai Bakal Capres

Program pemerintah di tahun 2021 secara khusus dilakukan pada program penanganan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi dengan dua program melalui kartu sembako 3 bulan dan bantuan desa 3 bulan.

Sejalan dengan itu akan dilakukan program Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2022 untuk menangani 212 kabupaten/kota.

"Pemerintah menargetkan untuk tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 turun 3 persen hingga 3,5 persen dan kemiskinan turun ke 9,2 persen hingga 9,17 persen," ujar Menko Airlangga.

Pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) untuk penanganan pandemi bidang kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat sebesar Rp 414 triliun.

Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 Dimanfaatkan Sebaik-baiknya

Anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 tirliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.

Anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia (APBN) tahun 2022 telah diupayakan pemerintah untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

Selain itu, APBN tahun 2022 juga akan fokus pada penanganan pandemi, sehingga APBN menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved