Berita Kaltim Terkini
Tim Tiga akan Lakukan Penilaian terhadap 2 Calon Ketua DPD Demokrat Kaltim
Musda kelima Demokrat Kaltim akan digelar di Hotel Aston Samarinda, Jumat (17/12/2021) besok. Musda tersebut sekaligus mencari Ketua DPD Demokrat Kali
Penulis: Jino Prayudi Kartono |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Musda kelima Demokrat Kaltim akan digelar di Hotel Aston Samarinda, Jumat (17/12/2021) besok. Musda tersebut sekaligus mencari Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim).
Ada dua kandidat yang menjadi Ketua DPD Demokrat Kaltim. Kedua tokoh itu adalah anggota DPR RI Irwan dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud.
Masing-masing tokoh mendapatkan dukungan dari DPC dan DPD. Irwan mendapatkan lima dukungan DPC dan 1 DPD. Sedangkan Abdul Gafur Masud memiliki delapan dukungan dari tingkat DPC.
Keputusan siapa yang menjadi ketua tidak hanya dari besaran jumlah dukungan.
Plt Ketua DPD Demokrat Kaltim Mehbob, Kamis (16/12/2021) mengatakan, semua dukungan masing-masing calon minimal 20 persen dari masing-masing DPC di Kaltim.
Baca juga: Musda Demokrat Kaltim Digelar Jumat Besok, Irwan Klaim Kantongi Lima Dukungan DPC
Baca juga: Mehbob Gantikan Mantan Walikota Samarinda Syaharie Jaang, Pimpin Demokrat Kaltim
Setelah itu dukungan tersebut divalidasi oleh tim tiga.
"Kemudian diserahkan ke tim tiga fit and proper test menentukan lolos atau tidak. Walaupun ada dua kandidat dan nanti tidak layak ketum bisa melaksanakan musda ulang. Dan kami jadinya sangat hati-hati dan tidak peduli suara terbanyak," ucapnya.
Sampai saat ini semua DPC memiliki masing-masing dukungan. Ia mengapresiasi seluruh DPC karena selama Musda Demokrat tidak ada DPC yang abstain.
"Dan tidak ada DPC abstain. Sampai sekarang belum ada. Setahu saya tidak ada aturan itu," katanya.
Agar tidak terjadi kubu-kubu yang tidak terima hasil putusan Musda, para kader menandatangani pakta integritas.
Baca juga: Berikut Kriteria Calon Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Dinilai oleh Tim 3
Tujuannya agar apapun hasilnya seluruh kader terus bersatu dan tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.
"Kita ada fakta integritas dan ditemukan bukti pasti kader tersebut kena kode etik dan saat jadi kader sudah tanda tangan pakta integritas itu," ujarnya. (*)
