Polemik SMAN 10 Samarinda
Jadwal Komisi IV DPRD Kaltim Memanggil Disdikbud soal Pemindahan Murid SMAN 10 Samarinda
Perwakilan orangtua murid dan warga sekitar SMAN 10 Samarinda melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Perwakilan orangtua murid dan warga sekitar SMAN 10 Samarinda melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (3/1/2022).
Selang hearing dua jam lebih akhirnya ada kelanjutan terkait nasib murid SMAN 10 Samarinda.
Ketua komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub mengatakan jika pemindahan murid-murid ke Education Center harus dilihat beberapa poin.
Masalah yang paling dikhawatirkan warga Samarinda Seberang adalah berkurangnya lokasi SMA.
Baca juga: Siswa dan Perwakilan SMAN 10 Samarinda Demo di DPRD Kaltim, Sampaikan Tiga Tuntutan
Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Tegaskan SMAN 10 Samarinda Tetap Dipindah ke Kampus B
Baca juga: BREAKING NEWS Siswa SMAN 10 Samarinda Kembali Demo di DPRD Kaltim, Minta Kampus A Tidak Dipindah
Apalagi ia mencatat setiap tahun lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA sekitar 2500 sampai 3000 per masing-masing sekolah SMP.
Jika SMAN 10 dipindah tentu kapasitas sekolah SMA yang ada di Samarinda Seberang semakin terbebani.
Bahkan ia menyebut satu sekolah SMA atau SMK di tiga kecamatan di Samarinda Seberang pun mampu menampung 1500 siswa setiap tahun.
"Di seberang adatiga kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda seberang dan Palaran. Itu SMA disitu ada SMAN 10, SMA 4, ada SMK di Palaran, Loa Janan dekat stadion sementara lulusan pertahun SMP ke SMA rata-rata 2500-3000 sementara daya tampung sekolah 1500," ucapnya.
Sehingga sistem zonasi yang digaungkan pemerintah pun tidak dapat memenuhi kebutuhan orangtua murid yang akan mendaftarkan dekat rumah.
"Akhirnya prinsip zonasi tidak terkover ujungnya ke kota. Apalagi SMAN 10 Kampus A dipindahkan apalagi," ucapnya.
Rencananya, pihaknya besok akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Mereka juga akan menanyakan terkait permasalahan zonasi usai SMAN 10 Samarinda dipindah ke Education Center.
"Bagi saya gini di Komisi memang soal kewenangan untuk tata kelola layanan pendidikan eksekutif kita tidak masuk persoalan teknis," tegasnya.
"Bisa kami lakukan adalah membawaaspirasi masyarakat kita sampaikan gubernur. Sikap gubernur seperti itu mau diapain," pungkasnya. (*)
