Ikut Prihatin Bupati Kena OTT KPK, Wabup Hamdam Minta Warga Tenang dan Tak Sebar Isu Meresahkan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengaku belum mengetahui secara pasti sebab penangkapan Bupati Abdul Gafur Masud (AGM) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (12/1/2022).

Namun, dia mengaku turut prihatin dengan kasus OTT di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dia menuturkan sampai saat ini belum bisa menyampaikan apapun sebelum KPK mengeluarkan informasi secara resmi.

"Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera kita dapatkan informasi yang resmi. Terkait dengan persoalan ini. Saya atas nama masyarakat dan bagian dari pemerintah Kabupaten PPU tentu turut prihatin dengan persoalan yang lagi ramai satu hari ini," ujarnya.

Hamdam meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajiban seperti biasanya.

Baca juga: Ketua KPK Sebut 10 Orang Diduga Terlibat, Ikut Diamankan Bersama Bupati PPU, Abdul Gafur Masud

Baca juga: KPK OTT di Penajam Paser Utara, Rudy Masud Akui Tak Bisa Hubungi Bupati AGM

Kemudian bagi masyarakat juga diharapkan untuk tenang dan tidak menyebarkan isu yang dapat meresahkan.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama mengimbau kepada teman-teman ASN untuk tetap bekerja seperti biasa, sambil menunggu perkembangan informasi selanjutnya. masyarakat juga saya minta untuk tetap tenang. untuk menjalankan aktivitas seperti biasa," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten PPU pada Rabu (12/1).

Kemudian KPK melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati pada Rabu (13/1/2022) sekitar pukul 01.00 WITA.

KPK melanjutkan penggeledahan di ruang kerja Bupati PPU, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruang kerja Kepala PUPR PPU sekitar pukul 02.00 WITA.

Baca juga: OTT KPK di Penajam Paser Utara, Kapolda Kaltim Sebut 3 Orang Diamankan, Masih Jalani Pemeriksaan

Informasi terkini, KPK telah menyegel dengan garis merah KPK di Rujab Bupati, ruang kerja Bupati Abdul Gafur Mas'ud, ruang kerja Plt. Sekda PPU, Muliadi dan ruang kerja Kepala PUPR PPU, Edi Hasmoro.

Di tiga lokasi tertempel juga stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tRibunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.