APBD Kubar Terbatas untuk Bangun Infrastruktur, DPRD Kaltim Minta Pemprov Tak Kaku Soal Wewenang

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Membangun infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat membutuhkan suntikan anggaran agar tercapai target.

Hal itu dibahas DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) saat melakukan hearing ke DPRD Kaltim, Rabu (19/1/2022) kemarin.

Kunjungan ini dilakukan untuk lebih intens  melihat persoalan-persoalan yang kini tengah dihadapi oleh Kabupaten Kubar. 

DPRD Kubar sendiri diwakili Anita Theresia, Yahya Thartan, Sopiansyah, dan H Zainudin Thaib. 

Sementara mewakili unsur pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel ikut hadir. 

Baca juga: Soal Laporan Bupati Kubar, Wagub Kaltim Beber Bankeu akan Difokuskan ke Jalan-jalan Rusak

Baca juga: Bupati Kubar Temui Wagub Kaltim Sampaikan Keluhan Masyarakat Terkait Jalan Rusak

Sebagai wakil rakyat Daerah Pemilihan (dapil) Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu), Ekti Imanuel mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim juga banyak membahas terkait pembenahan infrastruktur di Kabupaten Kubar. 

Belakangan diketahui sampai saat ini jalur penghubung dari Kota Samarinda ke Kabupaten Kubar kondisinya sangat memprihatinkan, terutama kondisi jalan Kabupaten Kukar ke Kabupaten Kubar. 

Keterbatasan APBD Pemkab Kubar memang diakui jadi salah satu kendala pembangunan di kawasan tempat kelahirannya ini.

Kendati demikian, Ekti Imanuel menyadari jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. 

"Artinya mereka menginginkan Pemprov tidak kaku dengan itu. Mungkin, ada proses yang sempat juga disampaikan, dapat menggunakan BTT (bantuan tidak terduga) guna mengatasi jalan yang rusak parah. Kalau menunggu APBN lama, sementara kebutuhan jalan, untuk saat ini," ujarnya, Kamis (20/1/202) dikonfirmasi awak media. 

Paling tidak, Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kubar atau instansi terkait lainnya melakukan upaya antisipasi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat ini, seperti misalnya dengan menggunakan alat berat yang merupakan aset daerah. 

Baca juga: Bupati FX Yapan Bertemu Wagub Kaltim, Sampaikan soal Jalan-jalan Rusak di Kutai Barat

Anggota dewan fraksi Gerindra tersebut juga menyuarakan, Pemkab Kubar sangat ingin adanya pemerataan listrik di daerah. 

Pasalnya, hingga tahun 2022, masih banyak kampung yang belum teraliri listrik. 

"Mereka juga mohon provinsi juga bisa membantu. Dengan meminta subsidi anggaran, dalam proses perencanaan pembangunan listrik ini," tuturnya. 

Bukan hanya jalan rusak dan listrik yang jadi persoalan, masalah pertanian juga dikeluhkan masyarakat Kubar.