Berita Bontang Terkini

Tak Hanya di RSUD, Wali Kota Bontang Bakal Evaluasi Pegawai Honorer di OPD Lain

Wali Kota Bontang, Basri Rase tak ingin menanggapi jauh perihal anggaran miring DPRD terkait pemangkasan 10 TKD di lingkup RSUD Taman Husada.

Penulis: Ismail Usman | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
Wali Kota Bontang, Basri Rase saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan, Kamis (20/1/2022). TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Wali Kota Bontang, Basri Rase tak ingin menanggapi jauh perihal anggaran miring DPRD terkait pemangkasan 10 TKD di lingkup RSUD Taman Husada.

Menurutnya, langkah manajemen RSUD memutus kontrak kerja 10 TKD atau Honorer itu tentunya penuh dengan pertimbangan.

Selain mengenai persoalan kerja yang dinilai kurang produktif, penghematan anggaran juga menjadi salah satu alasan kenapa harus memangkas beberapa tenaga kerja kontrak di internal RSUD.

“Kan mereka punya alasan yang jelas. Kalau dianggap cuma buang-buang anggaran, mending dipangkas. Jadi tudingan soal adanya tendensius politik itu tidak usah terlalu ditanggapi,” ungkap Basri saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Basri menegaskan pengurangan pegawai honorer tidak hanya dilakukan di lingkup kerja RSUD. Kedepannya pihaknya juga akan melakukan pemangkasan pegawai di beberapa dinas lain.

Baca juga: Mutasi Jilid II Pegawai Pemkot Bontang, Walikota Basri Rase Akui Banyak Dilobi Pejabat

Baca juga: Dalam Waktu Dekat Ini, 100 Lansia Bakal Dapat Paket Makan Gratis dari Pemkot Bontang

Baca juga: Pemkot Bontang Boyong 6 Panji Keberhasilan Pembangunan di HUT Kaltim

“OPD lain juga kita akan evaluasi kok. Pegawai kita pangkas kalau dianggap jumlahnya terlalu banyak. Ini kan upaya pemerintah menghemat anggaran,” terangnya.

Selain itu kata Basri, pemangkasan pegawai honorer ini juga akan sejalan dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, perihal meniadakan pegawai honorer di 2023 mendatang.

“Apalagi ada instruksi itu kan terkait pegawai honorer ditiadakan dan diganti jadi PPPK,” kata Basri.

Namun Basri mengaku tak ingin terburu-buru menindaklanjuti instruksi tersebut. Sebab Pemkot Bontang juga harus mempertimbangkan jumlah dan kemampuan pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Iya tidak langsung lah. Kita pastinya bertahap. Kan pertimbangannya liat kemampuan. Kalau dihilangkan semua, bisa keteteran pegawai ASN,” tandasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved