Beda dengan Edy Mulyadi, Polisi Tak Bisa Proses Kasus Bahasa Sunda Arteria Dahlan

TRIBUNKALTIM.CO - Politikus PDIP Arteria Dahlan dipastikan selamat dari jerat kasus hukum.

Sebelumnya, Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan ujaran kebencian berbau SARA, yakni dinilai menyudutkan Bahasa Sunda.

Diketahui, Arteria Dahlan sempat disorot lantaran meminta Jaksa Agung memecat Kajati  yang menggunakan Bahasa Sunda dalam rapat resmi.

Sebelumnya, kuasa hukum Edy Mulyadi memertanyakan mengapa kasus Arteria Dahlan tak diproses cepat polisi seperti kasus pada kliennya.

Saat ini, Edy Mulyadi mendekam di Rutan Bareskrim usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berbau SARA.

Edy Mulyadi menyebut lokasi pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

Dilansir dari Tribunnews.com, Polda Metro Jaya menyetop kasus dugaan ujaran kebencian anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan terkait kritik soal 'bahasa Sunda'.

Polisi menyebut tak bisa melanjutkan perkara itu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah penyidik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan saksi ahli pidana, bahasa dan hukum bidang ITE.

"Setelah berkoordinasi dengan saksi ahli, mengenai pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasar SARA yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE," kata Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/2/2022).

Zulpan menambahkan, perkara yang menjerat Arteria juga dipengaruhi hak imunitas sebagai anggota dewan sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 224 UU 17 tahun 2014.

Atas dasar hak tersebut, Arteria tidak dapat dituntut melainkan melewati rangkaian sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kemudian terhadap saudara Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya pada saat atau dalam forum rapat resmi yang dilakukan seperti yang terjadi dalam persoalan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Arteria dilaporkan oleh sejumlah organisasi adat ke Polda Jawa Barat terkait ucapannya soal kritik 'bahasa Sunda' yang digunakan Kajati Jawa Barat dalam rapat Komisi III dengan Kejaksaan Agung.

Laporan yang dinilai merendahkan suku sunda itu dilayangkan Majelis Adat Sunda pada Kamis (20/1/2022) .

Dalam perkembangannya, Polda Jawa Barat sendiri telah melimpahkan laporan aduan tersebut ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena lokasi insiden itu terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. (*)