Ibu Kota Negara
UPDATE Petisi Tolak Pemindahan IKN, Tenaga Ahli Utama KSP Buka Suara, Nama PBNU ikut Disebut
Simak update petisi tolak pemindahan IKN. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden buka suara. Nama Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU ) disebut
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Simak update petisi tolak pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) yang digagas sejumlah tokoh.
Diketahui petisi tolak pemindahan IKN ini diunggah di laman Change.org dan telah ditandatangani sejumlah orang.
Terkait petisi tolak pemindahan IKN ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP ) Wandy Tuturoong memberikan tanggapannya.
Dalam tanggapannya, Wandy Tuturoong menyebutkan Pemerintah mempertimbangkan semua pandangan baik yang pro maupun kontra.
Dari pantauan TribunKaltim.co di laman Change.org, hingga hari ini, Sabtu 12 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, petisi tolak pemindahan IKN ini telah ditandatangani menuju jumlah tanda tangan 35.000 orang.
Ada sekitar 45 orang dari berbagai latar belakang yang meninisiasi petisi tolak pemindahan IKN ini.
Simak link petisi tolak pemindahan IKN di akhir artikel ini.
Terkait dengan petisi tolak pemindahan IKN ini, Wandy Tuturoong mengatakan Pemerintah akan mempertimbangkannya.
Baca juga: Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Cabang Kukar Siap Dukung dan Kawal Pembangunan IKN di Kaltim
Pemerintah menurutnya akan mempertimbangkan semua pandatangan yang pro maupun kontra.
"Iya (dipertimbangkan). Semua pandangan tentu dipertimbangkan.
Yang pro dan yang kontra," ujar Wandy, Sabtu 12 Februari 2022 dalam keterangannya yang dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Termasuk, kata dia, pandangan Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU ) yang mendukung pemindahan IKN.
"Dan bahkan sudah mulai membangun kantor di sana. Juga pandangan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang bersikap sama," tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur.
Adapun petisi penolakan IKN Nusantara yang diprakarsai oleh Narasi Institute itu digalang melalui situs change.org dan ditujukan kepada presiden Joko Widodo, DPR, DPD dan MK.
