Polisi Lancarkan 2 Operasi Khusus Usai Prajurit Kopasgat TNI Ditembak KKB Papua, Kerahkan 23 Polres

Dua operasi yang digunakan Polda Papua untuk menangani masalah KKB Papua ini menggunakan pola yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan.

Baca juga: Pentolan KKB Papua Makin Berani Unjuk Gigi, Tantang Pasukan Indonesia Perang Sampai Hari Kiamat

Dalam pelaksanaannya, Operasi Rasaka akan dilakukan di 23 Polres yang mencakup 24 kabupaten/kota.

Sedangkan Operasi Damai Cartenz akan dilakukan di lima kabupaten yang masuk dalam zona merah, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak dan Intan Jaya.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri dalam acara "Diskursus Pemolisian Polda Papua" di Jayapura, Selasa (15/5/2022) menyampaikan, cara lama untuk mengatasi KKB Papua akan diubah karena terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada.

Pemerintah daerah, khususnya para Bupati, diminta untuk tampil di depan agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian.

"Sudah bukan eranya kami polisi yang di depan. Sudah bukan era polisi sebagai pemain pengganti tapi kami mau mereka bekerja, kita di belakang," ujarnya, dilansir dari Surya.co.id

Tidak hanya para Bupati, seluruh unsur kemasyarakatan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akan dilibatkan dalam dua operasi tersebut.

Baca juga: Kecongkakan KKB Papua Rilis 3 Nama Anggota Penembak TNI di Distrik Sugapa, Undius Kogoya Berbahaya?

Mengenai anggaran, Fakiri memastikan pendanaan kedua operasi murni menggunakan DPA Polda Papua yang didukung Mabes Polri.

"Saya juga berharap dengan kegiatan ini biarlah Pemda itu di depan dan kami semua percaya Pemda mampu untuk mengajak semua masyarakat menuju kesejahteraan," kata Fakiri.

Komitmen turunkan angka kekerasan Fakiri menegaskan melalui Operasi Rasaka dan Operasi Damai Cartenz, Polri berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan.

Menurut dia, bila kekerasan dilawan kekerasan, maka masalah tidak akan pernah benar-benar tuntas sehingga pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan diyakini bisa mengatasi hal tersebut.

"Kami akan berusaha mengurangi kekerasan kita bersama-sama Pemda akan mendorong bagaimana memewujudnyatakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari pada para pimpinan di daerah," kata dia.

Menyikapi kebijakan Polda Papua yang akan mengubah pola penanganan KKB, beberapa Bupati memberi sambutan baik.

Bupati Puncak Willem Wandik memandang kebijakan itu sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan di pegunungan tengah Papua.

"Ini saya melihat kebijakannya tepat sehingga saat terjadi penembakan, Kapolres Dandim yang ada di sana mereka memegang teguh perintah negara dalam arti pendekatan damai itu," kata dia.