Menko Airlangga Sebut Kemiskinan Ekstrem Ditarget Mendekati Nol pada 2024 Mendatang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di Rumah Jabatan Gubernur Riau.
Airlangga menuturkan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Tahun ini, penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia.
Baca juga: Airlangga: Golkar Bertekad Kuningkan Pulau Sumatera pada Pemilu 2024
Pemerintah memberikan perlindungan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama.
Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem.
Sebab, pada Maret mendatang, rencananya akan digelar survei nasional.
“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan, Jumat (25/2/2022).
Airlangga menambahkan, pada kuartal kedua tahun ini, pemerintah akan mengalihkan program untuk mendukung pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.
Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan.
Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi.
Baca juga: Airlangga Mengaku Menerima Aspirasi Perpanjangan Jabatan Jokowi dari Petani Sawit
Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-banks syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.
Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Menko Perekonomian juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi.
Pemerintah daerah diminta mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19.
