Ibu Kota Negara
Unik! Terkuak Dalamnya Makna Air yang Dibawa Gubernur Kaltim saat Acara Kemah Bersama Jokowi di IKN
Terungkap makna air yang akan dibawa Gubernur Kaltim Isran Noor saat acara kemah bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di IKN Nusantara.
lihat foto
"Dan komunikasi ke berbagai elemen kenapa sih ada pemindahan ini. Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa," lanjutnya.
Kemudian, Jokowi juga meminta agar dalam sosialisasi juga disampaikan soal padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, dan PDB ekonomi saat ini 58 persen ada di Jawa.
"Disampaikan juga Jakarta pun akan kita perbaiki. Bukan ditinggalkan. Jangan ada sebuah persepsi itu," tambahnya.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama presiden juga menekankan sejumlah hal lain.
Pertama, Jokowi meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Dhony Rahajoe bekerja dengan cepat mempersiapkan pembangunan Kota Nusantara.
Presiden menekankan proses yang berkaitan dengan kelembagaan dapat dituntaskan secara cepat.
"Saya ingin beliau berdua (Bambang dan Dhony) bekerja dengan cepat. Terutama yang berkaitan dengan kelembagaaan diselesaikan. Masalah pertanahan nanti diserahterimakan dengan Pak Menteri ATR/BPN sehingga bisa secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah IKN," katanya.
"Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat," lanjut Jokowi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan proses pengadaan tanah di kawasan IKN Nusantara hanya dapat dialihkan kepada instantsi yang memerlukan tanah untuk pembangunan Kota Nusantara.
Kedua, Kepala Negara meminta penerbitan izin dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN Nusantara dihentikan.
"Betul-betul disetop. Bukan hanya memperketat, tapi setop mengenai penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN," tegas Jokowi.
"Nanti saya minta Pak Menteri ATR/BPN betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini baik kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN," katanya.
Ketiga, berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN, presiden ingin agar pelepasan hutan IKN dipercepat.
Utamanya yang berada di kawasan inti pemerintahan.
Keempat, Jokowi meminta aturan-aturan turunan dari Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nomor 3 Tahun 2022 bisa selesai Maret ini.
